TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad  Budyatna mengatakan Setya Novanto tidak akan memberikan jabatan pada pesaingnya di Munaslub Partai Golkar lalu, Ade Komarudin bersama dengan jajarannya.

Menurut Budyatna, Novanto akan menggunakan alasan bahwa ketua DPR tidak boleh rangkap jabatan.

“Saya rasa harapan bahwa Akom cs untuk mendapatkan posisi di kepengurusan Partai Golkar yang baru akan sia-sia. Novanto tidak akan memberikan jabatan itu dengan alasan bahwa utamanya Ketua DPR, Ade Komarudin tidak boleh rangkap jabatan. Jika pimpinannya tidak dapat jabatan, maka saya rasa pengikutnya juga tidak akan dapat jabatan,” ujar Budyatna ketika dihubungi, Senin (23/5/2016).

Hal ini menurutnya juga sebagai tindak lanjut dari janji Novanto sendiri sebelum Munaslub yang menegaskan akan melepaskan jabatan ketua fraksi Partai Golkar dan anggota DPR jika terpilih menjadi ketua umum.

”Yah menurut saya tidak logis saja, jika ketua umumnya  tidak rangkap jabatan, tapi kadernya rangkap jabatan,” katanya.

Selain itu Novanto pun pastinya ingin menunjukkan komitmen dan kepatuhan dirinya terhadap Jokowi yang tidak menginginkan kader-kader partai pendukungnya untuk merangkap jabatan partai dan jabatan publik.

”Jangankan kader Golkar, kader PDIP saja  yang menjadi menteri termasuk para elit PDIP seperti Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, Pramono Anung juga para menteri dari partai lain, tidak boleh rangkap jabatan. Masak iya kader Golkar boleh,” ujarnya.

Selain alasan-alasan tersebut menurut Budyatna juga ada beberapa alasan pribadi maupun  politik yang membuat Ade Komarudin cs tidak akan mendapatkan posisi di kepengurusan Golkar baru.

”Setya Novanto tentunya tidak akan pernah lupa dengan orang-orang yang ikut mendorong  dirinya kehilangan jabatan ketua DPR karena kasus “Papa Minta Saham”," katanya.

Pernyataan Akom bahwa dalam Munaslub lalu dirinya mengalah bukan kalah menurut Budyatna juga menjadi signal betapa Akom belum mau mengakui kekalahannya secara gentleman.