Idrus Marham: Pengurus Golkar Mendatang Tidak Ada yang Tersangkut Hukum
"Tidak ada yang tersangkut hukum. Jadi gini, kita bukan tidak ada masalah, tapi kita tahu dulu UU-nya apa,"
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa kepengurusan DPP hasil Munaslub 2016 tidak ada yang tersangkut masalah hukum.
Menurutnya, jika ada kader Golkar yang pernah tersangkut masalah hukum dapat dipastikan sudah selesai secara Undang Undang.
"Tidak ada yang tersangkut hukum. Jadi gini, kita bukan tidak ada masalah, tapi kita tahu dulu UU-nya apa," kata Idrus saat dikonfirmasi, Jumat (27/5/2016).
Idrus menjelaskan, bahwa nama-nama pengurus DPP yang beredar saat ini belum lah daftar pengurus yang sebenarnya.
Menurutnya, daftar nama pengurus yang beredar itu hanya sebuah keinginan, tapi belum pasti.
"Saya kira (nama pengurus yang beredar) tidak resmi itu, bukan itu yang sebenarnya. Itu adalah merupakan sebuah keinginan tapi bukan itu," ujarnya.
Masih kata Idrus, kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto tidak menabrak AD/ART partai.
Pihaknya, kata Idrus menyusun kepengurusan berdasarkan AD/ART dan Undang Undang.
"Tidak ada sama sekali yang menabrak (AD/ART). Kalau di AD/ART itu kalau ada aturan, UU-nya membolehkan itu tidak masalah kan," katanya.
