TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imam Aziz menilai bahwa reformasi yang dibentuk oleh TNI terlihat setengah-setengah saat menanggapi soal pelanggaran HAM masa lalu.

Dia mengatakan jika reformasi benar diterapkan maka seharusnya TNI bisa membantu pengungkapan pelanggaran tersebut.

"Reformasi saat ini untuk setengah jalan bagi TNI. Mereka ini yang paling sulit untuk menerima reformasi, kalau ngomongnya oknum, tapi banyak sekali," ujarnya di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Dia menjelaskan institusi apapun di Indonesia harus mengikuti prinsip reformasi yang digaungkan pada 1998 lalu.

Bukan sekedar pergantian kekuasaan, tapi juga merubah sistem yang dinilai tidak sesuai.

Selain itu, Imam juga menegaskan bahwa banyak sekali dokumen dari TNI yang dapat diakses agar pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu bisa disampaikan.

Menurutnya, seluruh tindakan yang dilakukan oleh TNI pada waktu itu, pasti mempunyai surat perintah yang tertulis, atau minimal mempunyai telegram yang dapat didokumentasikan.

"Banyak hal dari TNI yang dapat dibuka secara jelas. Surat perintah dan segala macamnya itu bisa diungkap jika mereka benar-benar melakukan reformasi di internal mereka sendiri," tambahnya.