TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai pemerintah tidak terpengaruh dengan perubahan arah politik Partai Golkar.

Menurut Tjahjo, pernyataan Partai Golkar yang dilontarkan sebagai hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali beberapa waktu lalu hanya keputusan partai politik.

"Mengumumkan mau siap atau tidak itu urusannya parpol," kata Tjahjo di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2016).

"Hak prerogratif presiden tidak bisa dikaitkan dengan keputusan atau kebijakan pernyataan politik dari sebuah partai," tambahnya.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta agar keputusan politik dari satu partai tidak dikaitkan dengan kebijakan presiden.

Pasalnya, pemerintah tidak punya peran dalam menentukan hasil Munaslub tersebut.

"Pemerintah tidak ikut campur apa yang menjadi keputusan sebuah partai politik sesuai AD/ART," kata Tjahjo.

Terkait kemungkinan adanya pergantian anggota Kabinet Kerja usai Munaslub Partai Golkar, Tjahjo hanya menyatakan semua menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo.