TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto mengatakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang harus diterapkan olehnya untuk memilih kepengurusan DPP Partai Golkar.

Pertama, kata Setnov, kepengurusan harus bersifat rekonsiliatif dan mengakomodir seluruh pihak-pihak yang sempat bertikai sebelum Munaslub di Bali lalu.

"Prinsip ini menjadi pertimbangan utama, agar sesuai dengan tujuan Munaslub, tapi tetap harus proporsional dan sesuai dengan AD/ART," ujarnya saat mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Prinsip kedua, kepengurusan harus mencerminkan visi negara kesejahteraan 2045 sesuai dengan cita-cita partai saat Munaslub lalu.

Beberapa bidang akan kembali dipertajam demi terciptanya bangsa yang sejahtera.

Ketiga, lanjut Setnov, kader yang menjadi pengurus harus memahami sistem organisasi kepartaian di Golkar agar tidak lagi terjadi adanya kemungkinan konflik internal karena tidak mengetahui gugus tugas yang diberikan.

"Keempat, susunan kepengurusan harus mencerminkan kebhinekaan Indonesia, termasuk agama, suku, mewakili daerah dan lainnya," urai Setnov.

Kelima, Setnov mempertimbangkan agar partai mengalami regenerasi yang baik. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa banyak pemuda yang masuk dalam kepengurusan.

Keenam, keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik untuk mendaftarkan diri pada pemilu 2019 mendatang.

"Tadi ini kurang dua orang perempuan. Tapi pas di cek lagi, untungnya stok perempuan di DPP masih banyak. Jadi aman," katanya.

"Terakhir, the right man on the right place. Ini penting bagi partai," kata mantan Ketua DPR tersebut.