TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Yorrys Raweyai sangat menentang hadirnya kader yang bermasalah dengan hukum untuk menjadi pengurus di DPP Golkar periode 2016-2019.

"Saya termasuk yang kemarin agak tegas. Tujuan kita di dalam program, dalam munas ada regenarisasi dan agar Golkar bisa sukses ke depan," jelas Yorrys di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Dia mengatakan, hal itu penting bagi partai untuk tidak terkesan sebagai partai yang melindungi koruptor.

Terlebih, beberapa kasus telah menyeret kader partai.

Yorrys juga mengatakan bahwa jangan sampai ada beban bagi Golkar yang saat ini mengubah arah menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Kewajiban untuk tetap menjaga moral partai, lanjutnya jauh lebih penting.

"Golkar ke depan harus lebih teliti apalagi kita memdukung pemerintah, jangan sampai membenani," tambahnya.

Meski begitu, pihaknya tidak akan menyurati instansi penegak hukum jika ada kader yang bermasalah di partai karena dikhawatirkan akan menjadi polemik baru di partai berlambang Pohon Beringin tersebut.

"Tidak perlu menyurati Bareskrim atau instansi penegak hukum lainnya. Kami akan selesaikan secara internal saja," kata Yorrys.