Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Setya Novanto Butuh Pengurus Loyal yang Bisa Kerja Sama

Saya melihat, yang diangkat menjadi pengurus Partai Golkar itu teman-teman yang setia

Penulis: Johnson Simanjuntak
zoom-in Setya Novanto Butuh Pengurus Loyal yang Bisa Kerja Sama
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (ketiga kanan) bersama Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (ketiga kiri), dan Sekjen Idrus Marham (kedua kanan) berjabat tangan saat pengumuman susunan kepengurusan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (30/5/2016). Kepengurusan baru Partai Golkar disusun oleh tim formatur bersama Setya Novanto, yang terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar Periode 2016-2019 pada Musyawarah Nasional Luar Biasa pada 15-17 Mei lalu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto membutuhkan pengurus yang loyal dan bisa bekerja sama untuk memastikan roda partai bisa berjalan baik.

Karena itu, munculnya sejumlah nama yang dinilai publik sangat kontroversial, bisa jadi lain di mata Setya Novanto.

Mantan Ketua DPR RI itu bisa jadi membutuhkan orang-orang itu karena merasa sudah dekat, loyal dan secara ekonomi bisa membantu keuangan partai.

"Saya melihat, yang diangkat menjadi pengurus Partai Golkar itu teman-teman yang setia, yang loyal dengan Setya Novanto. Tentu juga mereka yang memiliki dana untuk membantu keuangan partai," kata pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk di Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Hamdi mengatakan, setelah susunan nama pengurus Partai Golkar beredar di media massa, memang muncul kritik dari publik karena ada nama yang bermasalah secara hukum dan etika.

Bahkan publik turut menghakimi bahwa citra Partai Golkar akan hancur ke depannya.

"Tetapi bagi saya, soal citra bukan sesuatu yang krusial banget, karena itu bisa berubah. Dan tuduhan bahwa dampak citra Partai Golkar akan hancur juga harus bisa dibuktikan, apakah betul perolehan suara Partai Golkar pada pemilu mendatang akan melorot? Kita juga tidak tahu. Bisa jadi sebaliknya," kata Hamdi.

Berita Rekomendasi

Yang pasti, kata dia, saat ini, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membutuhkan tim yang solid dan loyal, sehingga tidak masalah jika ia mengangkat teman dekat yang setia, yang juga mau membantu kebutuhan operasional partai.

Sementara itu, menanggapi tudingan miring dari publik, Novanto memastikan telah memilih kepengurusan secara hati-hati.

Bahkan, ia telah mendengar berbagai masukan untuk jajaran pembantunya di partai beringin tersebut.

"Pengurus telah disusun secara teliti, hati-hati, dengan masukan dari segala variabel yang ada. Saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar kami bisa menjalankan tugas dengan baik, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata Setnov di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/5).

Tujuh Alasan

Novanto menamakan kepengurusan baru partai beringin sebagai kepengurusan Akselerasi Kerja yang diisi oleh 247 kader pilihan.

"Saya berikan nama kepengurusan Partai Golkar ini sebagai kepengurusan akselerasi kerja," katanya.

Nama kepengurusan akselerasi kerja dipilih, kata Novanto, karena periode kepengurusan ini hanya sekitar tiga tahun dari 2016-2019, sehingga diharapkan para pengurus bisa bekerja dengan cepat dan terakselerasi menuju pilkada serentak dan pemilu 2019.

Ia menjabarkan tujuh hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kepengurusan akselerasi kerja, antara lain;

Pertama berdasarkan tujuan rekonsiliasi sesuai tujuan munaslub Golkar. Sehingga semua dilakukan secara proporsional sesuai aturan organisasi. 

Kedua, berdasarkan visi negara kesejahteraan, di mana implementasi kepengurusan tercermin dalam struktur dan pembidangan kerja.

 Ketiga, atas dasar keinginan terwujudnya modernisasi dalam partai.

Keempat, mencerminkan Indonesia, yakni kebhinnekaan baik dari sisi agama, suku, daerah dan etnis. 

Kelima atas dasar regenerasi, yakni dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda.

Keenam, berdasarkan keterwakilan perempuan. Sesuai amanat Undang-Undang Parpol, maka kepengurusan Golkar telah diisi sekurang-kurangnya 30 persen perempuan.

Ketujuh, atas dasar prinsip "the right man on the right place", maka jajaran pengurus disesuaikan dengan keahlian dan latar belakang yang dimiliki.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas