TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi pernyataan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein yang mengungkapkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah berdiri dan ingin makar.

Yasonna percaya sepenuhnya dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang membantah PKI telah mendeklarasikan diri.

Kata Yasonna, informasi yang diungkapkan BIN lebih akurat dibandingkan pernyataan yang diutarakan Kivlan Zein.

"BIN sebagai badan intelijen negara akan memberikan informasi yang akurat dari cakap-cakap gitu loh. Pemerintah ada lembaganya, ada polisinya, ada BIN-nya, ada segala macam kita," ujar Yasonna di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

Sampai saat ini, kata Yasonna, pihak Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan koordinasi dengan BIN.

Dan belum ada informasi mengenai kebangkitan PKI.

"BIN sampai sekarang tidak ada cerita sama kita, dalam rapat beberapa kali kita rapat sama BIN," imbuh Yasonna

Sebelumnya, Mayjen TNI (purn) Kivlan Zein mengungkapkan bahwa saat ini Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah berdiri dan siap untuk melakukan gerakan makar.

Para pendukung PKI, lanjut Kivlan juga diberikan dana sebesar Rp 15 juta untuk kegiatan mereka.

"Mereka sekarang sudah ancang-ancang. Saya dapat informasi dari orang PDIP dan pendukungnya mendapat Rp 15 juta," ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (1/6/2016).

Dia menjelaskan bahwa Partai Komunis Indonesia saat ini juga sudah merekrut anggota dewan yang berada di parlemen dan partai-partai yang lain.

Mereka juga sudah menyiapkan gerakan seperti tahun 1965 dengan dana yang cukup besar dan Kivlan mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada.

"Pemerintah harus sediakan anggaran untuk perang. Mereka sudah ancang-ancang. Kita jangan sampai lengah," ujarnya.