TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menegaskan reshuflle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pakar NasDem Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Ia yakin Presiden Joko Widodo tidak akan mengurangi jatah menteri dari partai politik.

"Kenapa jatah parpol, parpol justru penting karena punya kursi di parlemen, tidak terlalu penting mengurangi jatah parpol karena masih ada jalan keluar lain," kata Taufiqulhadi.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan Presiden Joko Widodo setiap saat dapat melakukan reshuflle kabinet.

Namun, ia yakin Presiden akan memperhatikan sejumlah pertimbangan sebelum mengeluarkan keputusan.

"Dia akan melihat apakah dengan pergantian ini apakah mendukung kestabilan pemerintah, bagi partai yang telah ada tak masalah, presiden pasti mengambil pertimbangan yang matang," katanya.

Taufiqulhadi menuturkan Jokowi selalu mengkomunikasikan seluruh kebijakan kepada partai pendukungnya.

"Kami yakin kepada moral politik Presiden Jokowi, beliau tak akan pernah berpikir, hadir teman baru, teman lama dibuang, kami punya keyakinan itu, kita firm mendukung Presiden Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku teringat reshuflle kabinet saat memberikan sambutan di Haul ke-3 Taufiq Kiemas.

Saat itu, Presiden Jokowi akan memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

"Sebelum melanjutkan saya klarifikasi pada pak kyai Said Aqil mengenai menteri NU, jadi diam-diam saya hitung ada enam, dari NU itu ada. Dari Muhammadiyah, Pak Haaedar enggak bertanya, saya enggak hitung. Saya jadi ingat reshuffle kalau seperti ini," kata Presiden Jokowi di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta, Rabu (8/6/2016).