TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Bank Dunia untuk menyusun aksi sistem pengawasan seluruh koperasi di seluruh Indonesia.

Bank Dunia sudah pernah mengkaji dan melakukan penelitian mengenai pengawasan sistem online koperasi khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP).

"Kami bekerjasama kembali dengan Bank Dunia menyusun rencana aksi pengawasan terhadap koperasi di Indonesia, tak hanya KSP dan USP saja", kata Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, Kamis (9/6/2016).

Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM lebih memprioritaskan kualitas koperasi, ketimbang kuantitas. Meliadi pun berharap semakin banyak jumlah koperasi yang meningkatkan kinerjanya.

"Saat ini, dari 150 ribuan koperasi yang aktif di seluruh Indonesia, baru ada sekitar 58 ribu koperasi yang sudah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)," kata Meliadi.

Dalam kesempatan yang sama, Jauhari Sitorus dari Bank Dunia Jakarta berharap agar kemitraan antara Bank Dunia dengan Kemenkop UKM bisa terus berlanjut.

Hal itu mampu membuat koperasi (termasuk KSP/USP) di seluruh Indonesia menjadi kuat, sehat, dan tangguh.

"Dua tahun lalu Bank Dunia sudah pernah melakukan kajian pengawasan seperti ini. Dan salah satu rekomendasinya adalah perlunya pengawasan KSP/USP, termasuk terkait pengawasan terhadap laporan keuangan koperasi yang akuntabel," pungkas Jauhari.