TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan kontroversial, termasuk kampanye adanya potensi-potensi ancaman secara berlebihan.

Dari mulai membentuk kader bela negara dengan paradigma dan pendekatan militer, kampanye kebangkitan PKI, hingga membentuk kantor-kantor wilayah pertahanan di setiap propinsi.

"Seringkali rencana itu justru di luar perencanaan, di luar ketersediaan anggaran, dan tampak jalan sendiri tanpa koordinasi memadai dengan kementerian lain," kata Hendardi, Ketua Setara Institute, dalam siaran persnya ke Tribunnews.com, Jumat (10/6/2016).

"Bahkan mungkin Presiden Jokowi juga tidak memperoleh laporan dari langkah-langkah Menhan," Hendardi menambahkan.

Terbaru, Menhan akan membentuk satuan intelijen sendiri termasuk kelengkapan satelit pertahanan.

Menurut Hendardi, Menhan tampak bekerja bukan berbasis pada perencanaan dan mandat reformasi pertahanan dan militer sebagaimana diamanatkan UU Pertahanan dan juga UU TNI.

"Banyak agenda strategis bidang pertahanan yang justru diabaikan seperti penataan bisnis militer, penataan SDM militer, reformasi peradilan militer, dan transformasi paradigmatik dalam menghadapi tantangan pertahanan mutakhir yang umumnya tidak dalam bentuk tantangan fisik/serangan," katanya.

Kalau alasan kurang informasi, menurut Hendardi, di tubuh TNI terdapat satuan-satuan intel yang bisa didayagunakan.

"Lalu koordinasi dengan BIN sebagai pusat informasi intelijen negara. Jadi ini soal keengganan berkoordinasi saja," kata dia.

Dijelaskan, masing-masing ingin menunjukkan keunggulan institusinya bukan koordinasi untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Soal kantor pertahanan di daerah, kita tahu bahwa kodam dan kodim masih efektif bekerja. Semua infrastruktur dan suprasturktur itu berada di bawah Menhan. Jadi apa urgensi gagasan Menhan? Saya sulit memahami," kata Hendardi.