TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana memperpanjang jabatan Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) harus disikapi hati-hati oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena akan berimplikasi pada dinamika internal Polri yang saat ini tengah solid-solidnya.

"Langkah yang tidak cukup tepat hanya akan membuat Polri berada dalam situasi yang tidak cukup baik dan tidak terkonsolidir," ujar Ketua Pusat Kajian Politik dan Keamanan Unpad Muradi kepada Tribun, Minggu (12/6/2016).

Kondisi tersebut dalam derajat politik tertentu akan juga berimplikasi pada pemerintahan Jokowi-JK.

Apalagi kata dosen Unpad ini, secara faktual stabilitas politik membutuhkan soliditas semua lini agar fokus dalam menjalankan program-program pemerintahan yang tengah berjalan.

Selain itu wacana tersebut, menurutnya, tidak cukup memiliki pijakan yang kuat karena secara faktual, ketersediaan perwira-perwira tinggi yang cakap telah siap menerima estafet kepemimpinan di Polri.

Bahkan dalam 15 tahun terakhir, kesiapan SDM Polri pada saat ini diangap paling lengkap karena sebaran perwira tinggi relatif merata di setiap angkatan dan unit di Polri.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hal tersebut menjadi pondasi yang kuat bagi konsolidasi dan soliditas internal Polri.

Kebutuhan konsolidasi dan soliditas internal tersebut harus dipastikan dengan tertib dan berjalannya proses kaderisasi personik di polri untuk memastikan estafet kepemimpinan Polri.

"Dengan kata lain, presiden perlu mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang jabatan kapolri, karena giliran dan proses kepemimpinan di Polri membutuhkan kepastian agar mekanisme pergantian kepemimpinan di polri akan berimplikasi baik bagi pemerintahan itu sendiri," jelasnya.