TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Mahfudz Siddiq meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membatalkan niatnya membeli 6 pesawat patroli.

Daripada membeli pesawat pengintai, Mahfudz pun meminta Susi untuk menggunakan anggaran yang ada untuk program pemberdayaan nelayan.

“Lebih baik dibatalkan dan dialihkan untuk program pemberdayaan nelayan yang saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan. Menteri melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, tapi tidak membantu nelayan mendapatkan jenis pukat y ang diizinkan,”ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Rabu (15/6/2016).

Selain itu dirinya melihat Susi terlalu gampang menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat-pesawat tersebut saja.

Padahal menurut Mahfudz untuk bisa mengoperasikan pesawat itu membutuhkan komponen-komponen biaya lainnya seperti pelatihan SDM dalam hal ini pilot, biaya sewa tempat, biaya operasional lainnya dan banyak lagi.

“Untuk tugas survelence pencurian ikan menggunakan pesawat saat ini hal itu juga tidak effektif karena sudah ada teknologi satelit yang bisa dimanfaatkan untuk memantau laut. Jadi kalau mau survelence tidak perlu dengan pesawat yang biayanya tinggi. TNI saja yang sudah memiliki segalanya pangkalan, pilot yang terlatih tidak sanggup melakukan tugas tersebut. Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini,” kata Mantan Ketua Komisi I ini.

Mahfudz pun khawatir jika program pengadaan pesawat pengintai tersebut direalisasikan maka akan timbul lagi tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang memang memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya.

“Kalau mau Susi bisa melakukan survelence dengan menyewa satelit. Kalau kemudian memang ada kapal-kapal pencuri ikan yang terdeteksi, maka hal itu bisa  dikoordinasikan dengan angkatan laut, polairud atau Bakamla. Jika Susi memaksakan membeli pesawat itu juga melanggar tupoksi Kementrian  KKP karena tugas mengkontrol laut bukan menjadi tugas KKP. Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan perikanan,” ujarnya.