TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berharap anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2017 disetujui oleh Komisi II DPR.

Namun pihak Komisi II  DPR justru merasa tak yakin dengan kemampuan kementerian itu dalam melaksanakan kerja, bisa mencapai target sesuai yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo di Nawacita.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi II DPR dengan Kementerian ATR di Jakarta, Kamis (15/6).

Seperti disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, M.Misbakhun. Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah berusaha mewujudkan keinginan Presiden sesuai Nawacita.

Misbakhun mencontohkan, mendorong land reform untuk kepemilikan lahan. Juga sejumlah program mempermudah sertifikasi tanah, hingga kemudahan untuk pensiunan TNI/Polri.

Namun, tugas kementerian itu ternyata masih banyak yang belum terpenuhi sesuai target. Khususnya untuk tugas penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan pelayanan dalam sengketa pertanahan.

"Dalam konteks itu, kalau Bapak menteri ingin meningkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas tata ruang, penanganan sengketa pertanahan di 2017, saya ragukan itu dari target yang dicanangkan," kata Misbakhun.

Menurut dia, gambaran kinerja Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Menteri Ferry Mursyidan Baldan di 2017 bisa terlihat dari realisasi anggaran yang sudah terlaksana di 2015 dan 2016 yang sedang berjalan.

Dari target sertifikasi hak milik lahan transmigrasi, dari 24 ribu bidang, Misbakhun mencontohkan kembali, baru tercapai 11 ribu bidang atau 45 persen di 2015.

"Masalah dasarnya apa? Saya sadari ATR ini Kementerian baru. Tapi kan harusnya konsolidasi sudah selesai di 2014 dan 2015. Harusnya sekarang sudah jelas hasilnya," tegas Misbakhun.

Contoh lainnya adalah kinerja dalam menginventarisasi penguasaan kepemilikan dan pengunaan kepemilikan tanah, yang ditargetkan 143 ribu bidang, baru tercapai 69 ribu. Itu sama dengan 48,76 persen. Lalu kajian sengketa konflik baru selesai 515 laporan.

"Belum lagi soal pembuat peta dasar skala 1:5000, yang targetnya 75 lokasi. Sekarang 3 lokasi. Itu cuma 4 persen," kata Misbakhun.

Komisi II DPR mempertanyakan apa penyebab belum 'moncernya' kinerja kementerian dalam melaksanakan Nawacita dimaksud.

Sementara secara sekilas melihat pagu indikatif RAPBN 2017 di kementerian itu, menurut Misbakhun, tidak terlihat adanya sinkronisasi antara anggaran dan program yang ada.

"Apakah salah di perencanaan program atau penyusnan anggaran?" ujar Misbakhun.

"Saya minta, pulang dari sini, tolong dirapatkan dengan eselon I, kenapa ada banyak koreksi drastis di target-target itu? Ini tak boleh. Karena presiden sudah menekankan money follow program dari sebelumnya money follow function," tandasnya.