TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai meninggalkan kultur feodalisme jatah angkatan paling senior dalam pencalonan Kelapa Polri dengan mengajukan Komjen Pol Tito Karnavian ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Langkah Jokowi ini, menurut peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, bentuk reformasi birokrasi yang tengah ditunjukkan di Institusi Bhayangkara.

"Polri perlu meninggalkan kultur feodalisme angkatan untuk mendorong Reformasi di internalnya. Upaya mendorong Tito, menurut saya adalah upaya mematahkan mitos feodalisme di internal polri," ujar Erwin kepada Tribun, Kamis (16/6/2016).

Perlu diingat juga pergantian atau perpanjangan Kapolri mutlak adalah kewenangan Presiden.

Dalam sistem Presidensil, Kapolri itu harus orangnya Presiden.

Selain itu juga dia katakan, Tito adalah salah seorang lulusan akademi polisi terbaik.

"Tidak banyak anggota polisi yang memiliki gelar akademik dengan reputasi internasional seperti dirinya. Dalam konteks sekarang, Polri butuh seorang pekerja sekaligus pemikir seperti Tito," ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan dirinya mengajukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Calon Kapolri kepada DPR.

Satu hal yang menjadi pertimbangan Jokowi karena Tito merupakan lulusan Akpol penerima Adhi Makayasa.

"Kan semua sudah tahu, beliau kan dapat Adhi Makayasa," ujar Presiden saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Adhi Makayasa adalah penganugerahan tahunan yang diberikan kepada lulusan Akademi Polisi terbaik.

Selain mendapatkan Adhi Makayasa, Presiden melihat sejumlah prestasi lainnya dari Komjen Tito yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut.

"Kemampuan, kompetensi, kecerdasan, membangun jaringan dengan rekan-rekan penegak hukum yang lainnya. Saya kira banyak," kata Presiden.

Presiden Jokowi juga berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memproses surat permohonan pengajuan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri.

"Kita berharap DPR bisa segera memproses ini," kata Presiden.