TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kinerja serta program yang tengah dijalankan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi pada tahun sebelumnya dan 2016 mendapat apresiasi dari para anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Salah satu kegiatan yang mendapat apresiasi ialah Safari Ramadan dengan mengunjungi sekaligus melakukan inspeksi terhadap pelayanan publik di sejumlah daerah.

Anggota Komisi VII DPR FPAN Yandri Susanto menyambut baik kegiatan Menteri PANRB di bulan Ramadan dengan mengunjungi wilayah di luar Jakarta.

Safari Ramadan itu juga bertujuan untuk melakukan pengawasan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Saya mengapresiasi kegiatan Pak Menpan yang kemarin datang ke Pandeglang, kemudian Serang. Saya kira luar biasa dan harus terus dilanjutkan,” ujar Yandri saat Rapat Kerja Kementerian PANRB dengan Komisi II DPR tentang pembahasan pendahuluan RAPBN 2017 & RKP 2017, Rabu (15/6/2016) dilansir situs menpan.go.id.

Selain safari ramadan, Yandri juga mengapresiasi  Kementerian PANRB yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya hal tersebut menjadi bekal dalam pembenahan kedepannya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi II Hendro Hermono juga mengapresiasi penilaian dari BPK yang memberikan Kementerian PANRB predikat WTP.  

“Ini sangat bagus, karena saya sendiri sudah 5 tahun memimpin daerah, tapi belum pernah dapat predikat WTP,”  ucap mantan Wakil Bupati Blitar.

Keberhasilan Kementerian PANRB dalam menyerap anggaran juga mendapat apresiasi dari anggota Komis II DRR Etiva, yang menuturkan dengan anggaran yang sedikit, Kementerian PANRB tetap dapat menjalankan kegiatan serta program-program di tahun 2015 hingga 2016.

“Kalau melihat pagu anggaran Kemenpan yang sedikit, saya apresiasi dapat dengan maksimal menyerap serta menjalankan kegiatan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Menteri Yuddy mengatakan, meskipun anggarannya kecil Kementerian PANRB tidak mengurangi target-target yang telah ditetapkan.

Disebutkan, misalnya penyelenggaraan Forum Komunikasi, Koordinasi (FK3) PANRB sudah dilaksanakan di 7 tempat dan akan terus dilakukan ke depan.

Dijelaskan, dalam kegiatan ini seluruh Deputi bersinergi  dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan PANRB di daerah.

Selain itu, masing-masing SKPD dapat langsung melakukan konsultasi dengan pejabat Kementerian PANRB, dalam coaching clinic.

Yuddy menambahkan, Kementerian PANRB sudah melakukan evaluasi terhadap 25 Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk oleh pemerintah.

Dari jumlah itu, 21 diantaranya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden dan 4  lainnya berdasarkan Peraturan Pemeritah (PP).

Disebutkan juga, tahun 2016 telah menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik, dengan jumlah peserta meningkat cukup signifikan bila dibandingkan  tahun sebelumnya. Kegiatan ini akan kami lanjutkan,” terangnya.

Disinggung juga mengenai kebijakan penataan PNS yang akan dilakukan tahun 2017.

“Kami tidak pernah menyampaikan bahwa pemerintah akan memberhentikan satu juta PNS. Yang kami lakukan adalah penataan PNS, yang merupakan bagian dari road map reformasi birokrasi 2015 – 2019,” ujar Yuddy.

Ditambahkan, hal itu juga tidak lepas dari kebijakan moratorium PNS, yang antara lain dimanifestasikan dengan zero to minus growth, sehingga pada tahun 2019 nanti jumlah PNS berkurang menjadi sekitar 3,5 juta, dari saat ini 4,5 juta.

“Jadi rasionalisasi itu bukan pemberhentian, tapi penataan PNS,” ujar Yuddy seraya menambahkan bahwa hal itu  sesuai dengan perintah Undang-Undang No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.