TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat berbicara di depan Pimpinan dan Pemuda Adat Papua dan Barisan Merah Putih di Jayapura, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengimbau masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan provinsi Papua secara holistik.

"Semua harus terlibat. Kita akan membangun universitas-universitas dan sekolah berasrama, UKM kita dorong untuk maju, dan kita juga akan mendorong dan memberi kesempatan bagi penduduk asli Papua untuk berperan lebih luas dalam pembangunan Papua," ujar Luhut, Jumat (17/6/2016).

Luhut mengatakan, pembangunan secara menyeluruh ini tidak akan bisa dirasakan hasilnya secara maksimal dalam satu atau dua tahun. Dampak maksimal dari pendekatan pembangunan secara menyeluruh ini mungkin baru bisa dirasakan dalam 15 atau 20 tahun yang akan datang.

Luhut juga meminta masyarakat untuk menghilangkan rasa saling curiga agar semua bisa maju bersama.

"Kalau curiga terus, ribut terus, repot. Kalau kita mau maju, kuncinya meningkatkan kualitas pendidikan, bukan marah-marah," ujar Luhut.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Luhut mendengarkan aspirasi maupun protes tentang masalah-masalah kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan. Ia mengatakan akan menindaklanjuti semua permasalahan tersebut asalkan disertai data yang valid.

"Kalau Anda mengeluhkan penyimpangan-penyimpangan harus disertai data," kata Menko Polhukam.

Pada kesempatan ini Menko Polhukam juga menerima beberapa dokumen dari para peserta pertemuan yang berisi data penyimpangan yang terjadi di Papua.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, yang ikut mendampingi Menko Polhukam, mengatakan ada beberapa hal yang harus diubah atau disesuaikan dalam perencanaan pembangunan di provinsi Papua, antara lain mengenai doktrin pembangunan.

"Kita harus merubah doktrin dari Indonesia-sentris menjadi Papua-sentris, yaitu pembangunan dari pinggiran dan membangun daerah tertinggal. Kita punya anggaran. Intinya praktek-praktek yang kurang tepat akan diperbaiki," kata Menteri Sofyan.