TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belajar dari pengalaman proses pengajuan calon kepala polri yang lalu, sehingga kali ini tidak menimbulkan kontroversi di publik.

Selain itu pilihan Presiden Jokowi tidak memperpanjang Jabatan Badrodin Haiti dan memilih Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kepala Polri (Kapolri) perlu diapresiasi, menurut Pengamat Hukum Tata Negara SIGMA, M. Imam Nasef, Jumat (17/6/2016).

Menurutnya, pilihan presiden itu menghindari kemungkinan polemik di masyarakat mengenai dasar hukum perpanjangan jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, yang tentunya sangat potensial juga dipermasalahkan oleh DPR.

Secara personal Komjen Tito Karnavian termasuk salah satu jenderal bintang tiga yang punya akseptabilitas yang cukup baik di kalangan publik.

Secara track record, bukan termasuk sosok yang kontroversial.

"Nampaknya Presiden betul-betul belajar dari kegaduhan pemilihan Kapolri sebelumnya," ujarnya.

Selain itu dia menilai pilihan tersebut juga telah mendorong regenerasi di tubuh Polri.

Lebih lanjut dia menilai Presiden Jokowi termasuk orang yang berani mendobrak tradisi senioritas di tubuh Polri.

Sebagaimana diketahui sebelum-sebelumnya yang menjadi kandidat dan kemudian diangkat menjadi Kapolri adalah yang paling senior angkatannya.

Namun demikian sosok Komjen Tito karnavian yang lebih junior diantara jenderal bintang tiga lainnya tentu juga punya resiko.

Sebab sebagai Kapolri, nantinya Komjen Tito secara struktural akan membawahi para seniornya itu.

"Apabila Komjen Tito tidak mampu me-manage komunikasi yang baik, tentu bisa mengganggu kondusifitas di tubuh Polri," ujarnya.