TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Perempuan Ratna Sarumpaet mempertanyakan tanggapan pihak istana kepresidenan yang hingga kini masih tidak bersuara terkait kasus sengketa pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang menyeret Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kalau kayak begini (kasusnya) kan seharusnya seorang presiden dan para asistennya itu harus tahu bahwa ini krusial, tapi kok nggak ada suaranya dari Istana," ujar Ratna, saat ditemui di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).

Ratna menegaskan posisi Jokowi sebagai seorang kepala negara yang seharusnya menegakkan keadilan.

"Kejarlah dia (Presiden Jokowi) itu, ngapain dia diam aja, ngapain jadi presiden," katanya.

Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi pasti tahu kasus yang terindikasi korupsi tersebut akan menjadi masalah besar, jika hukum tidak ditegakkan.

"Dia (Presiden Jokowi) kan Kepala Negara, dia tahu ini ada kisruh, dan dia tahu ini bikin marah orang, dan ini masalah penegakan hukum dan korupsi, korupsi kan udah masalah besar kita," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah Aktivis anti korupsi mendatangi gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016), untuk memberi dukungan pada Lembaga keuangan negara tersebut agar tegas dalam menyikapi pernyatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo beberapa waktu yang lalu.

Pernyataan tersebut terkait dengan perkembangan kasus Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang dinyatakan oleh KPK bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.

Namun, BPK menegaskan hal sebaliknya bahwa dari hasil audit investigasi BPK-RI menyatakan ada kerugian keuangan negara sebanyak Rp 173 Miliar.

Menurut BPK, terjadi penyimpangan yang begitu sempurna dalam proses pembelian RSSW.