TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Syaifullah Tamliha mengaku terkejut dengan munculnya dua symposium soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Seperti yang berlangsung di Aryaduta, dan Balai Kartini Jakarta, yang keduanya sama-sama digelar oleh jenderal purnawirawan.

Padahal, pemerintahan ini tengah berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan politik dengan Tiongkok dan Amerika Serikat.

“Saya terkejut dengan munculnya isu kebangkitan PKI ini di tengah Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan kekuatan politik ekonomi ke Tiongkok dan Amerika Serikat. Bahkan ada dua symposium yang sama dan sama-sama digelar oleh jenderal. Jadi, siapa yang bermain?” kata Anggota Komisi I DPR RI FPPP Syaifullah Tamliha dalam diskusi ‘Pancasila dan Arah Isu Kebangkitan PKI” bersama peneliti utama LIPI Siti Zuhro di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Padahal, sehebat apapun tokoh reformasi 1998, apakah mereka ini melebihi Bung Karno?

Namun, apa-apa yang baik di pemerintahan era dulu, kini malah dihilangkan.

“Seharusnya, nilai dan system bernegara yang baik di masa lalu harus dipertahankan. Terbukti dengan dihilangkannya BP7, P4, kurikulum pendidikan Pancasila, kondisi bangsa ini makin buruk. Bahkan anak-anak kita sudah tidak lagi mengenal Pancasila dan pengamalannya. Untuk itulah pentingnya kita hidupkan kembali Pancasila,” ujarnya.

Siti Zuhro menegaskan jika suka atau tidak suka, Pancasila sudah menjadi ruh dalam berbangsa dan bernegara.

Tapi, saat ini dalam berdemokrasi dan berpartai politik sudah mulai meninggalkan Pancasila.

“Jadi, kita ini tidak cukup cerdas dari era otoritarianisme Orde Baru. Kita potong KKN, tapi Pancasila harus dilanjutkan. Bukan membubarkan BP7, penataran P4, kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, maka kini kehilangan nilai-nilai Pancasila itu dalam berdemokrasi,” katanya.

Karena itu kata Siti Zuhro, kondisi bangsa saat ini sempoyongan, tertatih-tatih, akibat nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi perekat ideology, maka Pancasila sebagai keniscayaan-keharusan sebagai ruh berbangsa dan bernegara.

“Jadi, jangan coba-coba mensubordinat Pancasila dalam berbangsa dan bernegara ini, karena akan menimbulkan gejolak,” katanya.

Bahwa Indonesia kini menurut Siti Zuhro, kehilangan keadaban, nilai-nilai musyawarah mufakat harus kembali dijunjung tinggi dalam berdemokrasi.

“Tak bisa kita tiba-tiba berdemokrasi seperti Barat di tengah pendidikan yang masih rendah. Sementara itu keadilan tidak jalan, maka menimbulkan kesenjangan, dan di tengah kesenjangan itulah muncul isu PKI,” ujar Siti.

Dengan demikian kata Siti Zuhro, munculnya PKI itu sesungguhnya dari kemunafikan. Seperti halnya Pemilu dan Pilkada yang sarat dengan transaksional, lebih mementingkan kelompok dan golongan.

“Jadi, kita luruskan bangsa yang sedang tidak lurus ini,” ujarnya.