Sembilan Tugas Prioritas Komjen Tito Karnavian Pimpin Polri

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Ada sembilan tugas yang menjadi prioritas dan mendesak yang bagi Komjen Tito Karnavian jika dia nanti resmi menjadi kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Kesembilan tugas ini merupakan top urgent yang harus menjadi program jangka pendek, yang perlu dituntaskan karena menyangkut kepentingan anggota Polri maupun masyarakat.

Neta S Pane, Ketua Presidium Indonedia Police Watch (IPW) mengatakan, kesembilan tugas prioritas tersebut adalah segera membuat call center, memperbaiki pelayanan publik, membenahi sistem pendidikan Polri, dan mewujudkan rekrutmen berbasis kompetensi dengan assesment system.

Berikutnya adalah memperkuat sistem pengawasan internal agar Polri berani bersikap tegas untuk menghukum dan memproses polisi polisi brengsek, dan menata penggunaan anggaran pengadaan agar tepat guna.

"Tito Karnavian juga harus memperjuangkan renumerasi 100 persen untuk anggota Polri, menuntaskan 9 kasus korupsi yang pernah dibongkar Buwas, seperti kasus Pelindo 2 dan kasus Pertamina Foundation," kata Neta S Pane dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribun, Kamis (23/6/2016).

"Pak Tito juga harus segera menuntaskan Operasi Tinombala dengan segera menangkap Santoso," imbuhnya.

IPW berharap, dalam membuat konsepnya, baik dalam uji kepatutan di DPR maupun dalam konsep kerja,

"Tito jangan seperti sejumlah Kapolri sebelumnya, yang cenderung terjebak dalam retorika dan angan-angan yang sulit diwujudkan dan tidak pernah direalisasikan, sehingga konsep dan rencana kerjanya hanya retorika kosong," katanya.

"Tito harus membuat konsep yang realistis hingga bisa segera diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh publik," lanjutnya.

IPW berharap Tito tidak bersikap seperti kapolri kapolri sebelumnya yang terlalu banyak bicara gombal tentang reformasi Polri.

Calo SIM

Padahal faktanya memberantas percaloan dalam pengurusan SIM saja tidak mampu.

"Sangat ironis, reformasi Polri sudah berjalan 27 tahun dan retorika perubahan kepolisian pun selalu dikumandangkan, tapi faktanya untuk mengurus SIM saja publik masih diteror dengan aksi percaloan," tegasnya.

Selain buruknya kualitas pelayanan publik, Polri menjadi satu satunya kepolisian dunia yang tidak punya call center.

Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban kejahatan tidak tahu harus melapor kemana agar kasusnya bisa dengan cepat ditangani Polri. Untuk itu, IPW berharap

Tito perlu fokus pada hal-hal kecil yang menyangkut kepentingan publik dan jangan larut pada retorika-retorika besar yang tidak mengakar dan tidak akan pernah bisa diwujudkan.

"Dengan fokus pada hal-hal kecil yang menyangkut kepentingan publik, keberadaan Polri benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," kata dia.