TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi IX DPR RI, Putih Sari sangat menyayangkan beredarnya vaksin palsu di masyarakat.

Dirinya pun kecewa dengan pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar di masyarakat.

‎Kejadian ini, kata Putih menunjukkan pemerintah sudah kecolongan, karena terbukti peredaran vaksin palsu sudah berlangsung belasan tahun dan masuk ke fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas.

"Ini merupakan permasalahan yang serius, karena dampak dari vaksin palsu yang kebanyakan dari jenisny diperuntukan untuk balita. Pasti mempengaruhi kesehatan anak-anak generasi penerus bangsa," kata Putih Sari kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/6/2016).

Beredarnya vaksin palsu untuk balita itu dibongkar oleh Penyidik Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

‎Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa sindikat tersebut telah memproduksi vaksin palsu sejak tahun 2003 yang distribusinya sampai ke seluruh Indonesia.

Politikus Partai Gerindra itu pun memuji atas kesigapan aparat kepolisian yang membongkar peredaran vaksin palsu tersebut dan turut pula menangkap pelakunya. ‎

Dirinya pun meminta agar vaksin palsu segera diteliti dan hasilnya diumumkan ke masyarakat untuk menghindari kepanikan.

"‎Masyarakat jangan sampai resah karena vaksin palsu ini," ujarnya.

Masih kata Putih Sari, Kementerian Kesehatan bukan hanya menelusuri sejauh mana peredaran vaksin palsu, tapi juga harus meneliti lebih lanjut dampak penggunaannya.

Kemenkes, kata Putih sari wajib memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai efek samping yang timbul dari vaksin-vaksin palsu tersebut.

"Pemerintah harus segera bertindak serta bertanggung jawab dalam penanggulangannya," ujarnya.