TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menyesalkan maraknya peredaran vaksin palsu untuk balita di Jabodetabek.

Politikus NasDem ini meminta Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab atas kasus terkuaknya vaksin palsu.

Untuk itu Irma mendorong agar Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan lebih proaktif dalam pengawasan obat-obatan.

Irma mengingatkan bahwa tugas kedua lembaga tersebut adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat secara umum.

"Tugas Kemenkes dan BPOM kan bukan cuma urus Rumah Sakit Pemerintah, tapi kesehatan masyarakat secara menyeluruh," kata Irma kepada Tribun, Senin (27/6/2016).

Irma menilai maraknya obat-obatan palsu sangat erat kaitannya dengan minimnya anggaran yang diterima BPOM.

Terlebih-lebih, dalam RAPBN-P 2016 Menteri Keuangan melakukan pemangkasan anggaran BPOM.

Irma menilai, kebijakan Kemenkeu tersebut sangat tidak bijak. Katanya, anggaran BPOM tidak sebanding dengan tugas yang diembannya.

"Itu makanya saya bilang, Menkeu tidak bijak ketika memotong anggaran pukul rata, anggaran BPOM yang sangat kecil dengan tugas besar dan penting, malah dipotong," tutur Irma.

Selain itu, menurut Irma, maraknya obat-obatan palsu tidak terlepas dari harga obat di Indonesia yang kian mahal.

Katanya, kondisi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Mahalnya harga obat juga jadi pemicu maraknya obat palsu atau kadaluarsa," tutur Irma.