Politikus PAN: Tito Harus Jadikan Polri Sebagai Alat Negara Bukan Alat Kepentingan Kekuasaan
"Harus menghindarkan diri dari abuse of power dan praktik kolutif,"
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan melantik Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri setelah hari Bhayangkara pada tanggal 1 Juli 2016.
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi mengucapkan selamat bekerja mengemban tugas negara kepada Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri.
"Kami menilai bahwa proses regenerasi kepemimpinan Polri berjalan dengan baik dan berkualitas. Kondisi ini harus menjadi nilai tambah dalam meningkatkan profesionalisme Polri," ucap Viva Yoga kepada Tribun, Senin (27/6/2016).
Untuk itu, Viva berharap Tito mampu menjadikan institusi kepolisian sebagai alat negara, bukan alat kepentingan kekuasaan, korporasi, atau kelompok tertentu.
"Polisi bersumber dan milik rakyat Indonesia. Karena itu Polisi harus tetap memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara," kata Viva.
Diharapkan pula Polri menjadi garda depan membangun supremasi hukum berdasar rule of law yang mengabdi kepada keadilan dan national interest.
"Harus menghindarkan diri dari abuse of power dan praktik kolutif," ucapnya.
Dalam membangun supremasi hukum, Kepolisian harus sinergis, koordinatif, dan integratif dengan Kejaksaan dan KPK.
Tidak boleh kasus hukum dijadikan sebagai sarana kompetisi antar lembaga penegak hukum hanya sekedar untuk menunjukkan kehebatan dan pencitraan di banding yang lain.
Dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, imbuhnya, Kepolisian haruslah bersikap profesional, disiplin, menjadi aparat negara yang bersih, serius mewujudkan clean goverment dan good governance.
Selain itu menurutnya, Kepolisian harus lebih meningkatkan fungsi public services kepada masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan merasa diayomi.
Kepolisian tidak boleh memiliki jarak dengan masyarakat, tetapi harus melebur dan menyatu dalam rangka menjalankan tugasnya.
Kapolri pun hendaknya dapat memperjuangkan tingkat kesejahteraan prajurit Bhayangkara yang lebih layak dan bermartabat agar dalam menjalankan tugas negara secara maksimal dan tidak tergoda sikap dan perilaku koruptif dan hedonis.
"Tugas baru telah menanti gerakan Kapolri baru. Tugas itu tanggungjawab dan amanah. Kami yakin Pak Tito dapat menjadi komandan yang profesional dalam mengemban tugas negara," katanya.
