TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai terkuaknya kasus vaksin palsu merupakan hal yang sangat tragis. Mengingat praktik pemalsuan itu sudah sangat lama, yaitu 13 tahun.

"Ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Kemenkes dan Badan POM terhadap industri farmasi secara keseluruhan adalah lemah, bahkan teledor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (28/6/2016).

Dia menjelaskan seharusnya Kemenkes dan Badan POM lebih sensitif terhadap fenomena pemalsuan produk farmasi di Indonesia, yang juga sering terjadi.

"Mengapa produk vaksin yang juga merupakan produk farmasi tidak terdeteksi, sehingga bisa berlangsung selama 13 tahun (sejak 2003)? Ini bukan waktu yang singkat," tambahnya.

Terhadap kejadian vaksin palsu, maka Kemenkes harus menjamin dan melakukan audit ulang di setiap rumah sakit dan puskesmas untuk memastikan vaksin yang beredar saat ini adalah tidak palsu.

"Ini juga menunjukkan pihak rumah sakit/puskesmas bahkan tenaga kesehatan teledor. Bahkan Kemenkes dan Badan POM seharusnya melakukan investigasi terhadap kemungkinan oknum rumah sakit/institusi kesehatan lain yang sengaja membiarkan atau bahkan bekerja sama dengan produsen vaksin palsu tersebut," tutur Tulus.