TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memastikan pihaknya akan menerbitkan Surat Keputusan kepengurusan DPP Partai Golkar dibawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto.

"SK akan diterbitkan sesegera mungkin, setelah kami meneliti seluruh persyaratan pendaftaran kepengurusan partai politik," kata Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/6/2016).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, dengan menyerahkan daftar kepengurusan Golkar hasil Munaslub di Bali beberapa waktu lalu ini menandakan persoalan di tubuh partai berlambang beringin tersebut sudah tuntas.

"Sehingga masalah yang selama ini saya kira sudah tuntas dan menjadi lebih baik. Konsolidasi Golkar dalam waktu dekat akan sampai daerah," katanya.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menyerahkan langsung daftar pengurus yang terdiri dari komposisi Ketua DPP, Mahkamah Partai serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (AD/ART).

"Kepengurusan DPP PG itu keseluruhan jumlahnya 279 dan secara sungguh-sungguh mencerminkan asas yang digariskan Pak Menteri sebelumnya, yaitu demokratis, berkeadilan, rekonsoliatif dan tambah dua yakni konstitusional, dan bersih," kata Idrus.