Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Penanganan Kasus Vaksin Palsu Jangan Sekedar Munculkan Proyek Baru

Kami sangat berharap kemudian dengan adanya problem seperti ini tidak hanya sekedar memunculkan proyek baru,

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Penanganan Kasus Vaksin Palsu Jangan Sekedar Munculkan Proyek Baru
Tribunnews.com/ Valdy Arief
Manajer Advokasi Fitra, Apung Widadi (paling kiri) dan Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto (tengah) di kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (9/6/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengingatkan agar jangan ada udang dibalik batu dalam kasus vaksin palsu.

paling utama saat ini adalah mencari solusi menyeluruh dalam kasus vaksin palsu.

"Kami sangat berharap kemudian dengan adanya problem seperti ini tidak hanya sekedar memunculkan proyek baru, namun harus ada strategi yang komprehensif dan kerjasama antar sektoral dalam menyikapi kasus tersebut," kata Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto ketika dihubungi Tribun, Selasa (28/6/2016).

Fitra pun mempertanyakan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam menjamin anak-anak yang terlanjur menggunakan vaksin palsu dengan dilakukan vaksin ulang secara gratis.

"Ini kan macam vaksinnya banyak," ujar Yenny.

Ditambah lagi, kata dia, bagaimana dengan anak-anak yang sudah melewati usia untuk mendapatkan kembali vaksin tertentu seperti imunisasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebab, vaksin palsu sudah beredar sejak 2003 lalu.

"Karena belum tentu anak yang sudah melewati usia tertentu tidak atau perlu divaksin kembali," katanya.

Karenanya, dia mendorong agar Kemenkes mengambil kebijakan yang benar-benar menjawab dan menyelesaikan kasus yang sedang meresahkan masyarakat.

"Hal yang perlu dilakukan Kementerian kesehatan bukan hanya kebijakan yang sporadis," katanya.

Menurutnya pemerintah harus mendata benar setiap Rumah Sakit, klinik, puskesmas atau tenaga medis yang mempunyai catatan pembelian dan pemakaian vaksin palsu tersebut kepada pasien.

Sehingga diperoleh data yang lengkap hasil identifikasi setiap daerah mana yang harus divaksin ulang.

"Jadi tidak memukul rata semua harus divaksin ulang," katanya.

Untuk itu Fitra sangat berharap agar adanya problem demikian tidak hanya sekedar memunculkan proyek baru.

"Harus ada strategi yang komprehensif dan kerjasama antar sektoral dalam menyikapi kasus," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas