TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan saat ini telah dirancang program deradikalisasi terpadu yang melibatkan beberapa pihak.

Diantaranya adalah lembaga non-pemerintah Wahid Institute, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga narapidana kasus teror yang dianggap sudah tidak radikal lagi seperti Ali Imron.

"Keinginan itu akan kami fasilitasi dan saya pikir baik. Saya malah undang ke kantor sama Bu Yenny (Direktur Wahid Institute) untuk program itu bersama-bersama dirancang dan memang sudah sudah jalan. Sekarang tinggal kita isi ramai-ramai," kata Luhut usai menghadiri acara "Peran Islam untuk Perdamaian Indonesia" di Masjid Al Fataa, Menteng, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Dalam acara tersebut hadir eks terpidana kasus bom Bali I, Ali Imron, dan mantan Panglima Komando Jihad Maluku, Jumu Tuani.

Program untuk meredam gejolak radikalisme yang tumbuh di Indonesia, jelas Luhut, karena pihaknya berkaca pada kekerasan di Timur Tengah saat ini.

"Kami tidak mau Indonesia seperti Suriah yang tidak ada damainya. Kami mau kedamaian seperti ini," kata Luhut.

Meski demikian, Luhut mengaku belum bisa menjamin eks teroris yang dilibatkan dalam program ini telah sepenuhnya tidak ada keinginan melawan pemerintah lagi.

"Siapa yang bisa jamin ? Tapi saya yakin nuraninya mereka akan lihat juga kalau kita jelaskan apa yang terjadi," kata Menko Polhukam.

"Kita berdoalah kita sama-sama warga negara Indonesia ingin Indonesia ini damai tidak rusuh ke depan," Luhut menambahkan.