TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo menginginkan adanya restrukturisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kemarin juga Presiden telah memutuskan untuk segera melakukan restrukturisasi di BPOM dan akan ditugaskan seseorang untuk melakukan pembenahan di BPOM," ujar Pramono di kantornya, Kompleks Setneg, Jakarta, Jumat (15/7/2016).

Presiden mengatakan, keputusan Presiden Jokowi ingin BPOM direstrukturisasi karena adanya peredaran vaksin palsu.

Diketahui, vaksin palsu tersebut telah beredar sejak tahun 2003 silam.

"Dalam persoalan vaksin palsu ini tidak boleh setengah-setengah. Dengan itu (restrukturisasi) harapannya yang seperti ini tidak terulang lagi," kata Pramono.

Pramono menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberi perhatian yang serius terkait kasus tersebut.

Presiden pun telah menyatakan bahwa peredaran vaksin palsu termasuk kejahatan luar biasa.

"Karena ini sudah hal yang sangat prinsip ya, bahwa orang melakukan pemalsuan terhadap hal yang fundamental dalam hidup seseorang, apalagi ini terhadap bayi, sehingga tindakan ini benar-benar tindakan yang tidak manusiawi," ucap Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkap 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu dalam rapat dengan Komisi IX DPR kemarin.

Dari jumlah tersebut, Nila mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan empat fasilitas kesehatan 'yang terbukti menggunakan vaksin palsu' ke Bareskrim Polri.

Empat belas rumah sakit yang diduga memakai vaksin palsu adalah RS Dr. Sander (Cikarang), RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang), RS Sentral Medika (Jalan Industri Pasir Gombong), RS Puspa Husada, RS Karya Medika (Tambun), RS Kartika Husada (Jalan MT Haryono Setu Bekasi), RS Sayang Bunda (Pondok Ungu Bekasi) RS Multazam (Bekasi), RS Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Villa Mutiara Cikarang), RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), RS Elisabeth (Narogong Bekasi), RS Hosana (Lippo Cikarang), dan RS Hosana (Jalan Pramuka Bekasi).