TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mengutuk berbagai upaya pengambilalihan paksa kekuasaan yang sah melalui kudeta, apalagi kalau dilakukan oleh militer.

Kasus kudeta militer di Turki adalah contoh bagaimana Partai Golkar tidak suka cara-cara inkonstitusional tersebut, apalagi sampai menewaskan ratusan warga sipil.

Partai Golkar bersyukur atas gagalnya upaya kudeta militer yang akan menggulingkan kepemimpinan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, upaya kudeta militer di dalam sebuah negara demokrasi sesungguhnya sangat tidak dibenarkan.

"Ada cara yang lebih demokratis dan prosedural dalam kekuasaan negara dan Pemerintahan," ujar Mantan Ketua DPR RI ini.

Menurut Novanto, terlalu mahal harga yang harus dikorbankan bagi bangsa dan negara Turki jika kudeta militer itu terjadi.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar yang pernah menerima kunjungan Presiden Erdogan ke Indonesia ini menambahkan bahwa Turki di bawah Kepemimpinan Presiden Erdogan telah menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di antara negara-negara di Eropa dan juga dunia.

Selain itu, menurut Novanto, demokrasi di Turki juga telah menunjukkan kompatibilitas Islam dengan nilai-nilai demokrasi dalam praktek bernegara.

"Partai Golkar mengecam dan mengutuk upaya-upaya inkonsitusional dalam perebutan kekuasaan di Turki dan juga di negara-negara lainnya," ujar Novanto.

Setya Novanto berharap agar Presiden Erdogan segera dapat menyelesaikan konflik politik di Turki dan pemulihan situasi politik kembali menjadi kondusif.

Setya Novanto juga meminta kepada WNI, baik yang sedang melancong, belajar dan bekerja di Turki, untuk menjauhi pusat-pusat keramaian agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebelum benar-benar kondisinya pulih seperti sedia kala.

"Kepada Kementerian Luar Negeri RI agar dapat proaktif melindungi WNI di sana," katanya.