TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Komjen Suhari Alius memiliki pengalaman yang cukup di reskrim, pengalaman tersebut tentunya akan sangat membantu penindakan terhadap para pelaku terorisme. Hal ini dikatakan oleh politikus PKS, Aboebakar Alhabsy.

"Namun demikian, saya berharap penanganan terorisme tidak hanya mengedepankan fungsi penindakan, namun juga memprioritasnkan fungsi pencegahan. Jadi selesainya sebuah kasus terorisme tidak harus selalu diakhiri dengan ditembaknya seseorang," ungkap Habib Aboebakar, Rabu (20/7/2016).

Sebagai leading sektor dari penanganan persoalan terorisme di Indonesia, menurut Habib, Komjen Suhardi Alius memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Pertama, meluruskan salah kaprah beberapa opini yang selalu mengkaitkan tindakan terorisme dengan agama Islam.

Hal ini sebenarnya sudah kerap diluruskan oleh Jend Badrodin Haiti saat menjabat sebagai Kapolri.

"Saya kira apa yang dilakukan Pak Badrodin ini perlu dilanjutkan. Kedua, meningkatkan sinergi dengan Densus, agar pola penindakan yang dilakukan lebih profesional," ujarnya.

"Mengingat banyaknya aspirasi dari masyarakat yang mengkritik pola penindakan terduga terorisme," katanya lagi.

Ketiga, lanjut Habib Aboebakar, Suhardi Alius juga harus menjaga keterbukaan pengeloalaan BNPT, khusunya dalam persoalan anggaran.

Hal ini diperlukan untuk menepis adanya tudingan bahwa BNPT mendapatkan aliran dana dari pihak asing.

Hal ini juga diperlukan untuk menepis bahwa adanya campur tangan asing dalam sepak terjang BNPT.

Keempat, dalam program deradikalisasi nara pidana terorisme BNPT perlu mencari formula yang tepat agar mereka tidak menjadi residivis.

"Misalkan saja kasus teror Sarinah yang ternyata dua dari lima pelakunya adalah residivis. Bila teror yang dilakukan disebabkan dorongan ideologis, perlu ditreatment dengan pendekatan ideologis pula. Namun bila disebabkan oleh motif ekonomi, makan solusinya, soal kesejahteraan," pungkasnya.