TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN--Di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Malaysia.

Mengantisipasi hal itu, Dinas Kependudukan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan 'menjemput bola' memberikan layanan pengurusan KTP langsung cetak bagi 5 desa di di Kecamatan Lumbis Ogong.

Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nunukan Samuel Parangan mengatakan, selain memberikan layanan KTP, warga perbatasan juga akan memberikan layanan akte kelahiran dan kartu keluarga.

"Nanti tanggal 30 sampai 5 Agustus kami kerja sama dengan provinsi akan ke sana selama satu minggu di Lumbis Ogong, khususnya di Tao Lumbis dan Labang. Itu mengadakan perekaman KTPL bagi masyarakat terutama yang belum perekaman," ujar Samuel Parangan Jumat (22/7/2016).

Sulitnya moda transportasi dari wilayah perbatasan ke kota kabupaten membuat warga di wilayah perbatasan kesulitan mengurus administrasi kependudukan.

Disduk capil Nunukan sendiri mengaku selama 5 tahun terakhir telah 2 kali turun langsung ke Kecamatan Lumbis Ogong memberikan pelayanan cetak KTP dan administrasi kependudukan lainnya.

Disduk capil terpaksa menggotong semua peralatan perekaman dan cetak KTP karena masih minimnya infrastruktur seperti listrik dan jaringan telepon di wilayah tersebut.

”Kami bawa semua peralatan seperti genset. Karena disana belum ada listrk dan jaringan juga belum ada,” ucap Samuel.

Dari catatan Disduk capil Nunukan, warga Kecamatan Lumbsi Ogong yang belum memiliki KTP tinggal 20 persen dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak lebih dari 5.000 penduduk.

Dari 2 kali perekaman KTP yang dilakukan di wilayah perbatasan, warga Kecamatan Lumbis Ogong antusias mengikuti perekaman KTP.

“Bahkan perekaman itu sampai jam 12 malam karen saking antusiasnya warga,” ujar dia.

Sebelumnya sejumlah kepala desa di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong mengaku banyak warga mereka mengurus kartu indetitas (Identity Card/IC) warga Malaysia karena sulitnya mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

Kemudahan pengurusan dan adanya Bantuan Rakyat Malaysia dari Pemerintah Malaysia kepada warga perbatasan yang memiliki IC sebesar 600 ringgit hingga 1.000 ringgit (Rp 1,9 Rp 3,2 juta) disinyalir menjadi pemicu tingginya angka warga perbatasan ber KTP ganda.

Penulis: Sukoco