Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Copot Saja Menteri yang Kebanyakan Atraksi!

Ada sejumlah menteri yang terlalu banyak menampilkan atraksi atau mencari perhatian publik tetapi tak sebanding dengan kinerja.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Copot Saja Menteri yang Kebanyakan Atraksi!
KOMPAS IMAGES
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat Kabinet di Istana Presiden. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, ada sejumlah menteri yang terlalu banyak menampilkan atraksi atau mencari perhatian publik tetapi tak sebanding dengan kinerja.

Ia menambahkan, kementerian tak boleh lagi melakukan kerja-kerja yang atraktif dan hanya berorientasi pada perhatian publik.

"Seolah dianggap bekerja. Masa-masa cari perhatian begitu sudah lewat. Kampanye sudah selesai, sekarang hasil yang terpenting," kata Andi dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Ia mencontohkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menunjukan performa hebat bukan hanya mencari perhatian publik.

"Saya kira Bu Susi bagus. Menteri-menteri yang tidak perform harus segera diganti. Dicari orang-orang yang punya pengalaman cukup," kata dia.

Jika perombakan kabinet jadi dilakukan, lanjut Andi, semoga perombakan tersebut menjadi yang terakhir.

"Menurut hemat kami, sebisa mungkin ini reshuffle yang terakhir tidak perlu ada jilid lain. Harus dilakukan cermat," tutur Andi.

Berita Rekomendasi

Sementara itu, Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris menyoroti kinerja sejumlah kementerian yang dianggapnya tak memuaskan. Ia menyebut sektor-sektor yang kinerja kementeriannya cenderung buruk misalnya di sektor pertanian, perdagangan, pendayagunaan aparatur negara, hingga pembangunan desa.

"Misal bidang pertanian. Kasus kegagalan swasembada beras oleh Bulog, komoditas pangan yang sejak awal dijanjikan juga tidak dilakukan," ucap Syamsuddin.

Posisi Menteri Kesehatan, lanjut dia, juga patut mendapat sorotan. Terlebih akhir-akhir ini ramai pemberitaan mengenai adanya vaksin palsu.

Kasus tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo jika perombakan kabinet dilakukan.

"Yang berhak menilai adalah Presiden. Publik menunggu saja supaya anggota kabinet yang tidak fokus kerja dan kinerjanya jeblok diganti saja," kata dia.

Penulis: Nabilla Tashandra

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas