TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari hasil survei kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama ini sangat baik, sehingga mendapatkan apresiasi publik yang cukup tinggi.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa mayoritas warga mengapresiasi beragam upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk melayani kebutuhan publik.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, kinerja Kementerian PUPR memang terlihat kasat mata di mana pembangunan infrastruktur nampak di mana-mana.

“Geliat pembangunan infrastruktur di bawah Menteri PUPR memang semakin menggeliat. Fakta itu bisa menjadi rujukan responden yang disurvei untuk menilai bagus pada kinerja Menteri PUPR,” kata Lucius di Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Dalam survei yang dilansir SMRC, publik menilai ada kemajuan signifikan di bidang infrastruktur.

Sebanyak 68 persen warga menyatakan pemerintah telah membangun jalan umum lebih baik dari tahun lalu.

Sementara yang menyatakan semakin buruk 8 persen.

“Kerja pemerintah yang dinilai paling mengalami kemajuan adalah pembangunan jalan-jalan umum, selanjutnya membuat pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas terjangkau. Mayoritas warga menilai kerja pemerintah dalam masalah-masalah tersebut semakin baik di banding tahun lalu,” kata Direktur Program SMRC Sirajudin Abbas saat memaparkan hasil survei SMRC di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (24/7).

Lucius mengatakan, kinerja bagus Menteri PUPR ini sebagai bukti dia bekerja atas instruksi atasannya yakni Presiden Joko Widodo yang memang fokus membangun infrastruktur.

“Jadi ini semua saya kira lebih pada sebuah komitmen Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Menteri PUPR, yang kemudian menorehkan citra postitif pada Kementerian PUPR,” kata Lucius.

Presiden Joko Widodo memang sangat fokus membangun infrastruktur di seluruh Tanah Air.

Karena itu, beberapa waktu lalu, Presiden mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR yang berhasil menandatangani kontrak pembangunan infrastruktur di awal tahun.

Saat memberi sambutan dalam Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 Kementerian PUPR, Presiden Jokowi ingin mendorong pola baru seperti ini yakni lelang sebelum tahun anggaran dan mulai pekerjaan di awal tahun anggaran.

Prestasi yang ditorehkan Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini adalah serapan anggaran tahun 2015 mencapai 94%.

"Saya berbahagia sekali di Kementerian PUPR sudah bisa memulai empat lima bulan lalu. Kontrak-kontrak harus dimulai awal Januari dan pekerjaan di awal Januari," katanya di Kantor Kementerian PUPR Jakarta.

Dalam kesempatan itu ditandatangani proyek infrastruktur sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak Rp8,81 triliun.

Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84% dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016 sebesar Rp81,24 triliun.

Jokowi mengaku pengalaman berada di pemerintahan selama 11 tahun selalu menggunakan pola lama yakni pekerjaan baru dimulai pertengahan tahun bahkan ada yang baru mulai bulan Oktober.

Presiden beralasan dimulainya proyek di awal tahun menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi.

"Karena ini akan mendorong, memberi stimulasi kepada pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai ekonomi yang sekarang orang sudah percaya, investor, dunia usaha percaya kita lalai lagi, pertumbuhan ekonomi harus kita jaga," katanya.