Sri Mulyani Dianggap Akan Permudah Akses Indonesia Terhadap Pemberi Utang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati masuk dalam jajaran Menteri kabinet kerja.

Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, kini didapuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Keuangan, posisi yang pernah dijabatnya pada 2005-2010 lalu.

Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyebut masuknya Sri Mulyani dalam kabinet, patut diberi perhatian lebih.

Ia menganggap kebijakan-kebijakan yang diambil Sri Mulyani selama ini lebih menguntungkan pihak asing.

"Sejak awal pemerintah ingin mengubah haluan perekonomian dari neo liberal ke ekonomi kerakyatan, (dengan masuknya Sri Mulyani) ini bertentangan," ujar Dani saat dibubungi Tribunnews.com.

Ia mencontohkan, pada 2008 lalu Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, sempat menginisiasi kebijakan penjualan obligasi internasional, dengan bunga lebih dari 11 persen.

Padahal saat bersamaan, negara dengan perekonomian yang selevel Indonesia, menetapkan bunga maskimal 7 persen.

"Ini kan menguntungkan pihak asing," ujarnya.

Dani menganggap kebijakan-kebijakan Sri Mulyani selama ini terlalu mengakomodir kepentingan pemodal asing.

Padahal haluan pemerintah saat ini adalah ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan penunjukan Sri Mulyani, patut diduga ada agenda lain.

Namun, dapat dipastikan dengan penunjukan Sri Mulyani, akses pemerintah ke lembaga asing pemberi utang akan semakin mudah, mengingat Sri Mulyani adalah mantan petinggi Bank Dunia.

Selain itu menurutnya Sri Mulyani juga bisa dijadikan penjamin, agar para pengemplang pajak yang selama ini menyembunyikan uangnya di luar negri, mau memanfaatkan kebijakan Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

"Kalau ada masalah Tax Amnesty, ada jaminan dari kepentingan global," ujarnya.

Ia mengimbau semua pihak, mulai dari relawan, kader partai pendukung pemerintah hingga aktivis yang peduli terhadap Indonesia, untuk sama-sama memantau kebijakan pemerintah, agar tidak melenceng.