TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan.

Masih adanya tebang pilih dalam proses penegakan hukum, serta belum samanya kedudukan masyarakat dimata hukum membuat rasa keadilan masih jauh dari harapan sehingga perlu untuk segera dibenahi.

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) sepakat apabila bidang hukum di negara ini harus diperbaiki.

Menurut dia penting untuk bisa memastikan terciptanya keadilan yang diimpikan semua pihak. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum karena itu akan menentukan keadilan yang dipercayakan masyarakat.

“Kita semua tahu hukum masih harus diperbaiki, intinya disitu,” ujar HT dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2016).

Dari sanalah kata dia kehadiran LBH Partai Perindo penting untuk dimaksimalkan, bagaimana sayap partai ini bisa lebih aktif membela hak masyarakat yang termarjinalkan oleh kondisi hukum yang sengaja dijauh dari rasa keadilan.

“Jadi saya tegaskan termasuk pihak-pihak yang kita perjuangkan masyarakat ekomomi menengah seperti UMKM, petani, nelayan. Intinya kita berjuang bagaimana masyarakat bisa memperoleh bantuan hukum yang laik, karena mereka pumya hak hukum yang harus diperjuangkan,” ucapnya.

Dalam arti yang lebih luas makna keadilan juga bisa diarahkan pada perjuangkan mensejahterakan masyarakat. Melalui ekonomi kerakyatan yang diusung Partai Perindo maka diharapkan kebijakan ekonomi lebih diarahkan pada perlindungan masyarakat kecil dan menengah untuk tumbuh dan pada akhirnya bisa berkontribusi bagi bangsa.

“Itulah kenapa yang kita perjuangkan ekonomi kerakyatan, karena kita mengusung masyarakat yang belum mapan kita sejahterakan jadi mapan,” imbuhnya.

Dan LBH Partai Perindo meskipun kegiatannya lebih pada bidang hukum menurut HT juga bisa ikut berpartisipasi untuk menyukseskan program partai dalam mensejahterakan masyarakat.

“LBH juga bisa jadi mitra partai yang berkaitan dengan masyarakat termarginal. Misalnya menyukseskan program gerobak, nelayan, yang saya katakan terbuka bagi semua unsur partai melaksanakan program tersebut,” lugasnya.

Ketua LBH Partai Perindo, Ricky K Margono memastikan instruksi ketua umum sudah dijalankan dengan baik oleh pihaknya.

Khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang termarjinalkan sehingga bisa memperoleh kedudukan yang sama dimata hukum. “Saat ini sudah banyak yang kita lakukan dan akan kita lakukan terus,” ucap Ricky.

Salah satu contoh bagaimana LBH sudah mendekatkan diri kepada masyarakat adalah banyaknya laporan dan permintaan pendampingan hukum yang masuk, khususnya dari orang atau kelompok yang selama ini memang kurang diperhatikan.

“Contohnya tenaga kerja yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja) datang ke kita, kita berikan sosialisasi bagaimana hukum ketenagakerjaannya lalu hak-haknya yg harus mereka dapatkan, itu juga sudah kita lakukan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, menyambut baik kehadiran LBH Partai Perindo sebagai wadah dukungan terhadap penegakan hukum yang baik khususnya bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

“Ini merupakan salah satu pilar dalam penegakan hukum. Kita akan saling bersinergi dan bekerjasama untuk menegakkan hukum di Indonesia,” ujarnya.