Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Dimyati Natakusumah yakin adanya oknum kuat yang membekingi peredaran narkoba. Oknum tersebut dapat berasal dari birokrasi atau penegak hukum.

Dimyati mengaku sudah menyampaikan hal tersebut saat rapat dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI, kata Politikus PPP itu, tidak akan pandang bulu bagi anggotanya yang terlibat narkoba. Buktinya, Panglima TNI menertibkan peredaran narkoba di perumahan TNI.

"Panglima enggak pandang bulu lah. Hukumannya lebih berat TNI. Dipecat, dipenjara, disidang. Dan lebih berat hukumannya daripada sipil biasa," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Dimyati menduga adanya oknum jenderal, birokrasi atau pejabat yang terlibat dalam peredaran narkoba. Hal itu dikatakannya menanggapi curhatan gembong narkoba Freddy Budiman melalui Koordinator KontraS Haris Azhar.

"Mungkin di dalam sini juga pasti pengusaha hitam. Itu pengguna pengedar. Lambat laun akan ketahuan juga," kata Dimyati.

Ia berharap Kepala BNN Budi Waseso (Buwas)dapat menindak aparat yang terlibat peredaran barang haram itu. Apalagi, Buwas dikenal dengan tindakan-tindakan yang berani dalam pemberantasan narkoba.

"Buwas kan buas banget gitu kan. Kita harap Buwas ini bener bener buas ya. Saya sih Buwas harus fokus berantas ini," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta aparat penegak hukum menyelidiki cerita Freddy Budiman itu. Apabila hasil investigasi terdapat aparat TNI, maka anggota tersebut harus diproses dan dipecat.

"Karena ya ini sesuatu yang emmalukan negara aparat negara terlibat dalam tindak pidana kriminal yang sdah merugikan negara dalam jumlah besar. Ini kan baru sekedar cerita yang belum diverifikasi. Informasi ini perlu dijadikan dasar untuk penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum," kata Politikus PDIP itu.