TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azharmengapresiasi langkah Polri, TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menelusuri infomasi yang disampaikan Freddy Budiman, bandar narkoba yang telah dieksekusi.

Kepada Haris, Freddy bercerita adanya keterlibatan oknum Polri,TNI, BNN dan Bea Cukai dalam peredaran narkoba yang dilakukannya.

"Saya sebetulnya apresiasi perkembangan dari beberapa institusi. Mabes Polri, Mabes TNI, BNN, Kemkumham. Saya belum tahu dari Bea Cukai," kata Haris di Kantor Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Menurut Haris, agar penelurusan informasi lebih optimal, Kontras dan Koalisi Masyarakat Anti Narkoba juga mengumpulkan informasi serupa.

"Kami menemukan banyak titik yang bisa ditelusuri lebih jauh. Bahkan PPATK juga sudah melakukan lebih jauh," ucap Haris.

Haris menilai cerita Freddy bisa menjadi momentum agar pengekangan hukum dan masyarakat dapat terkonsolidasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar dalam rangka mengungkapkan kejahatan narkoba.

"Karena dia tidak mungkin di satu institusi saja. Ada pembagian peran yang berlindung di balik institusi dan jabatannya dari apa yang mereka lakukan," ujar Haris.

Haris berharap adanya kesamaan semangat masyarakat dengan pemerintah dalam memberantas narkoba.

Ia menunggu respons Presiden Joko Widodo untuk meramu pengungkapan kejahatan narkoba.

Haris Azhar dilaporkan Polri, TNI dan BNN ke Bareskrim dengan tuduhan pencemaran nama baik setelah menyampaikan cerita Freddy Budiman, gembong narkoba yang sudah dieksekusi mati.

Haris menyebut, ada peran oknum ketiga institusi itu di balik bisnis yang dijalankan Freddy. Informasi itu diberikan Haris berdasarkan keterangan yang diberikan Freddy 2014 silam.