TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dirjen Imigrasi, Kemenkumham, Ronny Sompie, menegaskan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan.

Oleh karena itu, WNI yang ketahuan mempunyai paspor ganda, maka diberi pilihan paspor RI atau negara lain.

Konsekuensinya pada status kewarganegaraan. "Kalau ketahuan mendapatkan dua paspor, kami biasanya tanya, mau memilih warga negara mana? Kalau dia memilih warga negara lain, paspor Indonesia kami ambil," ujar Ronny saat dihubungi, Sabtu (13/8/2016).

Hal itu disampaikan Ronny menyusul kabar Menteri ESDM, Arcandra Tahar telah mengurus paspor RI masa berlaku lima tahun di KJRI Houston pada Februari 2012, namun dia juga telah diambil sumpah menjadi WN Amerika Serikat pada Maret 2012.

Menurut Ronny, kepemilikan atau penggunaan paspor ganda bukan tindak pidana sehingga tidak bisa diproses hukum.

Kewenangan yang bisa dilakukan oleh Ditjen Imigrasi sebatas menarik satu di antara paspor setelah diketahui kepemilikan paspor ganda dan diberikan pilihan.

"Itu soal etika saja, masalah administrasi saja. Tidak ada pidananya. Kecuali, dia memalsukan data di paspor, baru bisa dikenakan pidana," ujar mantan Kadiv Humas Polri tersebut.

Khusus mengenai adanya kabar Menteri ESDM Arcandra Tahar mempunyai paspor RI dan paspor AS, saat ini Ditjen Imigrasi tengah melakukan pengecekkan data perjalanan dan penggunaan paspor yang bersangkutan.

Sebab, diketahui Arcandra Tahar lama menetap dan berkarir di Amerika Serikat sebelum diminta Presiden Jokowi menjadi Menteri ESDM.

"Waktu dulu Pak Habibie masih bekerja di Jerman dan dipanggil Pak Harto ke Indonesia kita juga belum tahu kan, apakah dia memiliki dua kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan itu soal pilihan," ujarnya.

Menurut Ronny, seharusnya seorang WNI yang telah berpindah kewarganegaraan negara lain melapor ke otoritas Indonesia, seperti Ditjen Imigrasi.

Oleh karena itu, selain menelusuri penggunaan paspor, Ditjen Imigrasi juga akan mengecek pernah atau tidaknya Arcandra Tahar memberitahukan atau mengajukan perpindahan kewarganegaraan.

Ronny menjelaskan, tidak dikenalnya dwi kewarganegaraan di Indonesia ini mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pasal 23 undang-undang tersebut mengatur, WNI kehilangan kewarganegaraannya jika memperoleh kewargenegaraan lain atau kemauan sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain setelah diberi kesempatan. Dan peraturan ini berlaku untuk umum.

Meski demikian, kewenangan status kewarganegaraan seorang WNI tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham.

"Yang menjadi kewenangan kami, kalau seorang WNi diketahui oleh petugas imigrasi memiliki dua paspor berbeda, dua kewarganegaraan di dua paspor itu, maka kami memberikan pilihan kepada yang bersangkutan.Kalau dia mau pakai paspor Indonesia, paspor luar negerinya kami ambil dan kami serahkan ke kedutaan besar negara asal," jelasnya.