TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan MPR RI bersama fraksi-fraksi siang ini menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya.

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan meminta agar Sri menjelaskan situasi terkini perekonomian dunia, Indonesia dan perkembangan pengampunan pajak (tax amnesty).

Rapat digelar secara tertutup di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/8/2016). Rapat dihadiri oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI, Oesman Sapta, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Mahyudin serta seluruh fraksi MPR, termasuk Ketua Banggar MPR Idris Laena.

Dalam rapat yang digelar selama kurang lebih 1,5 jam ini, Sri memberi penjelasan mengenai gambaran ekonomi level dunia yang saat ini tengah mengalami perlambatan.

Menurutnya pelambatan ekonomi dunia sudah terjadi sejak tahun 2014 silam.

Suka tidak suka, hal itu pun mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Terlebih harga komoditas dan ekspor impor di berbagai belahan dunia juga mengalami penurunan.

Selain itu juga Sri memberikan laporan terbaru mengenai tax amnesty. Meski belum lama diberlakukan, namun diharapkan target yang telah dicanangkan pemerintah bisa tercapai.

Kemudian Sri juga merasa perlu melakukan koreksi target pendapatan dalam negeri yang tercantum dalam APBN 2016. Sehingga ia menilai perlu ada penyesuaian kembali terhadap pengeluaran negara.

"Kita hanya akan melakukan penghematan. Kami mengambil berbagai anggaran yang lebih. Yang pasti anggaran prioritas, seperti untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemiskinan tidak kita sentuh," ujar Sri.

Rencana pemotongan anggaran di sejumlah lembaga dan instansi pemerintahan cukup menyita perhatian para pimpinan MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, misalnya, mempertanyakan apakah anggaran untuk sosialisasi empat pilar mengenai Pancasila ke berbagai daerah juga akan terpotong.

Namun hal itu ditepis oleh Sri. Sebab Sri menilai sosialisasi nilai-nilai Pancasila ke berbagai daerah sangat penting.

"Sosialisasi Pancasila tidak akan saya potong tapi yang lain akan saya potong. Saya ingin bapak ibu benar-benar sosialisasi ke masyarakat. Sebab tanpa Pancasila, negara itu tidak memiliki pegangan," jawab Sri.

Tentu pernyataan Sri disambut baik oleh semua pimpinan dan fraksi MPR.

"Terima kasih, kami sangat mengapresiasi itu," tutur Zulkifli Hasan.