Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Prananda: Kasus Arcandra Tahar Sama Seperti Mantan Presiden BJ Habibie

Putra terbaik Indonesia itu bernama Archandra Tahar. Mari kita sambut

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Prananda: Kasus Arcandra Tahar Sama Seperti Mantan Presiden BJ Habibie
TRIBUNNEWS/ADIATMA
Menteri ESDM Arcandra Tahar 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai NasDem Prananda Surya Paloh melihat sebenarnya kasus Menteri ESDM, Arcandra Tahar, sama seperti mantan Presiden BJ Habibie yang sudah jadi warga Jerman dan mendapat posisi tinggi di perusahaan pesawat terbang Eropa karena kejeniusanya.

Kalau di Amerika, Eropa termasuk Singapura, memiliki strategi demografi yang dinamakan Brain Drain, atau menyedot otak dari warga luar negaranya, untuk mengisi dan memperkuat keunggulan negaranya dibidang sains.

Maka dia tak heran jika warga warga berotak unggul dari negara yang berpenduduk padat seperti RRT, India, termasuk Indonesia ditarik oleh berbagai paket menarik untuk memperkuat negara yang menariknya.

Oleh karena itu Presiden kedua RI Soeharto kata dia, harus menawarkan salah satu putra terbaik Sulawesi untuk menduduki posisi menteri teknologi dengan mengirim seorang Ibnu Sutowo yang saat itu menjabat direktur Pertamina.

Kembali ke zaman sekarang, seorang presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menarik putra terbaik Indonesia untuk memperkuat negara tanah airnya dengan memberikan posisi menteri.

"Putra terbaik Indonesia itu bernama Archandra Tahar. Mari kita sambut putra terbaik ibu pertiwi pulang dan berikan beliau kesempatan berkarya untuk nusa dan bangsanya," katanya kepada Tribunnews.com, Senin (15/8/2016).

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa pemerintah akan berhati-hati untuk menyampaikan kabar permasalahan dwikewarganegaraan yang dimiliki oleh Menteri ESDM, Arcandra Tahar.

Berita Rekomendasi

Menurut Wiranto, adanya kabar yang marak belakangan ini tentang Tahar, akan didalami oleh pemerintah.

"Justru karena pemahaman itulah maka pemerintah sangat hati-hati melakukan penjelasan publik," katanya di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Masyarakat, lanjut Wiranto diharap bersabar agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan tidak mendapatkan pernyataan yang sepotong-sepotong.

"Nanti akan dijelaskan menyeluruh supaya masalah ini segera selesai agar kabinet kerja bisa bekerja lebih tenang dalam rangka memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas