Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA), Hendrik Rosdinar menilai tampak ketidakcermatan Presiden dalam menyeleksi dan memeriksa latar belakang calon menterinya.

Akibatnya Presiden harus menanggung risiko politik atas kecerobohan ini.

Tetapi dengan dicopotnya Arcandra dari jabatan Menteri ESDM merupakan koreksi cepat atas kecerobohan itu. Dan hal ini patut dihargai meskipun akan sulit menghapus memori publik tentang kecerobohan ini.

Karena belum dipilih penggantinya maka sementara dijabat oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Kekosongan posisi Menteri ESDM tidak bisa dibiarkan terlalu lama.

Karena berbagai kebijakan strategis terutama soal perpanjangan kontrak, peningkatan produksi nasional akan migas, tambang dan rencana kebijakan energi lainnya tidak bisa dibiarkan lama menggantung.

Tantangan Presiden Jokowi adalah memilih sosok yang tegas terhadap intervensi perusahan migas dan tambang, intervensi partai politik dan tentu harus mempunyai visi terhadap keberlanjutan energi nasional.

"Saya rasa Presiden tidak perlu malu jika harus memanggil kembali Sudirman Said yang terbukti berani membubarkan Petral dan membuka upaya mafia migas mengintervensi kebijakan pemerintah dalam kasus papa minta saham," jelas pegiat antikorupsi ini kepada Tribunnews.com, Selasa (16/8/2016).

Namun tentu ini juga mendulang risiko politik apalagi dengan masukknya gerbong Golkar ke dalam kabinet Jokowi.

Jika Presiden Jokowi tidak berhasil mencari pengganti yang lebih baik, maka kepercayaan publik akan terjun bebas.

"Ini tentu akan merugikan stabilitas pemerintahan Jokowi," tandasnya.