Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Polemik Menteri Jokowi

Projo:Kejujuran Presiden jadi Poin Positif bagi Rakyat

Ketua Umum Projo menegaskan, keputusan Presiden menunjukkan ketegasan dan kecepatan Presiden demi kepentingan nasional.

Projo:Kejujuran Presiden jadi Poin Positif bagi Rakyat
ISTIMEWA
Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemberhentian Mmenteri ESDM Arcandra Tahar karena adanya fakta dwi kewarganegara an di sambut baik oleh Projo, organisasi garis keras pendukung Jokowi.

Budi Arie Setiadi , Ketua Umum Projo menegaskan, keputusan Presiden menunjukkan ketegasan dan kecepatan Presiden demi kepentingan nasional.

"Polemik sudah berakhir. Persoalan diselesaikan dengan cepat dan tepat. Keputusan itu harus diikuti dengan perbaikan administrasi keimigrasian nasional. Pengecekan supaya segera diketahui kewarganegaraan ganda pada WNI. Karena itu melanggar UU," tegasnya, Selasa (16/8/2016).

Bagi siapa pun WNI yang memiliki paspor ganda, Projo meminta mereka dengan kesadaran penuh untuk jujur pada diri sendiri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lepaskan salah satu kewarganegaraan. Bagi yang memilih jadi WNA, saran Budi, setidaknya mereka memiliki keterikatan batin dengan Indonesia baik karena lahir di Indonesia maupun ikatan emosional dan keluarga di Indonesia.

"Jangan terjadi lagi masalah ada WNI yang tidak melapor ke kedubes atau pemerintah bahwa dia sudah jadi WNA. Kondisi ini tidak hanya merugikan Indonesia, tapi juga yang bersangkutan," Budi mengingatkan.

"Karena bisa terjadi yang bersangkutan menjadi stateless karena bagi Indonesia dia sudah WNA dan bagi negara lain, karena pernah menjadi pejabat negara RI dia adalah WNI," tambahnya.

Jangan terjadi lagi masalah seperti Arcandra, pinta Budi, yang sejak 2012 memiliki kewarganegaan ganda. Tidak melapor ke kedubes atau pemerintah bahwa dia sudah jadi WNA.

Kondisi ini menurutnya tidak hanya merugikan Indonesia, tapi juga yang bersangkutan.

"Karena bisa jadi stateless karena bagi Indonesia dia susah WNA dan bagi negara lain, Arcandra pernah menjadi pejabat negara RI," jelas Budi.

Keputusan Presiden memang sepenuhnya tanggung jawab Presiden. Tapi Presiden memiliki perangkat kepresidenan yang memberikan masukan, usulan, data, juga kelengkapan administasi pemerintahan.

Evaluasi dan perbaikan mesti dilakukan di semua lini. Kejadian ini merupakan pelajaran berharga. Menjadi masukan dan pengalaman untuk melakukan perbaikan.  "Kejujuran dan ketegasan presiden dalam bertindak menjadi poin positif bagi rakyat" pungkas Budi.

Ikuti kami di
Editor: Rachmat Hidayat
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas