Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

HUT Kemerdekaan RI

Djan Faridz Berharap HUT ke-71 RI Bisa Membawa Perubahan untuk Pejabat dan Penegak Hukum

Djan Faridz, berharap di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-71 tahun ini dapat membawa perubahan yang lebih baik di semua aspek.

Djan Faridz Berharap HUT ke-71 RI Bisa Membawa Perubahan untuk Pejabat dan Penegak Hukum
Harian Warta Kota/henry lopulalan
MUKERNAS II - Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz ketika membuka Mukernas II PPP di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/3/2016). Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP versi Djan Faridz akan diselenggarakan selama dua hari di Kantor DPP PPP di jalan Diponegoro, Menteng dan akan membahas isu-isu terkini dan sikap partai PPP. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, berharap di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-71 tahun ini dapat membawa perubahan yang lebih baik di semua aspek.

Termasuk, para pejabat dan aparat pengak hukum.

"Ya Allah Ya Tuhan kami, jauhkan kami dari kekafiran sejati, bukan kekafiran karena beda keyakinan. Jauhkan kami dari tipu muslihat penguasa. Jauhkan kami dari ketidak-acuhan negara. Jauhkan kami dari penguasa yang tersenyum ketika rakyatnya saling mencakar dan tertekan ketika rakyat unjuk haknya," kata Djan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Djan juga berharap para pemimpin negeri ini bisa memberikan keadilan pada rakyat tanpa pandang bulu. Sehingga mereka menjadi panutan dan pendekar keadilan sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD 1945 bahwa negara ini berdasarkan hukum.

Menurutnya, keputusan yang mereka ambil dapat mewujudkan sila kedua dan sila kelima Pancasila sebagai dasar keadilan berbangsa dan bernegara.

Djan mengatakan, doa ini disampaikan lantaran selama ini keadilan dirasa belum dirasakan semua pihak. Keadilan itu, katanya, masih berpihak pada segelintir orang yang dekat dengan pihak penguasa.

Salah satunya adalah terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusannya. Namun sampai sekarang ini, Kementerian Hukum dan HAM belum juga mengesahkan kepengurusan dibawah kepemimpinannya.

"Keputusan MA 601 yang mengesahkan Muktamar Jakarta tahun 2014 dengan H Djan Faridz selaku Ketua Umum, bukanlah sekadar keputusan hukum semata tapi sesungguhnya ada campur tangan-Mu untuk melindungi yang benar," katanya.

Djan berharap Kemenkum HAM segera melaksanakan putusan MA tersebut. Sebab dengan melaksanakan putusan itu, maka keadilan bisa dirasakan semua pihak.

"Allahu Rabb. Kuatkan barisan dan struktur Partai Islam yang berlambang Ka'bah ini sampai ke desa-desa seluruh pelosok tanah air. Agar bendera hijau lambang Ka'bah berkibar penuh harapan untuk ummat, Saat Menkumham melecehkan keadilan dengan tak menghormati keputusan hukum tertinggi di negeri ini," katanya.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas