TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Muhadjir Effendy mengharapkan Majelis Pelayanan Sosial (MPS) Muhammadiyah se-Indonesia turut serta membantu pemerintah memajukan pendidikan bangsa.

Hal itu, dapat dilakukan oleh MPS dengan mendorong penutasan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Saya senang sekali jika MPS men-supply relawan di daerah untuk memantau dan mendorong KIP segera berjalan lancar dan tepat sasaran," tutur Muhadjir dalam acara Rakernas I Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat (19/8).

KIP yang merupakan program perdana Presiden Joko Widodo ini sejalan dengan misi muhammadiyah yang ingin menjauhkan anak bangsa dari ketertinggalan dengan bangsa lain.

"Jangan sampai Muhammadiyah menjadi organisasi yang konglomerasi tetapi tidak terkait satu sama lain," ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang pendidikan tersebut.

Sasaran dari KIP sendiri adalah anak-anak usia sekolah namun belum mampu bersekolah karena tersendat biaya.

Anak-anak tersebut akan diberi kartu pintar untuk membebaskan biaya sekolah.

"Tapi kartu itu tidak akan bisa jadi uang sebelum dianter ke sekolah atau tempat kursus," kata Muhadjir di hadapat pegiat sosial Muhammadiyah.

Nanti, lanjut dia, sekolah yang akan mendaftarkan anak muridnya yang memerlukan kartu pintar ke Kementerian Pendidikan kebudayaan.

KIP ini, Muhadjir berharap, dapat tersebar dan dimiliki oleh anak-anak yang membutuhkan, terutama oleh anak panti asuhan yang juga siswa sekolah atau akan bersekolah.

"Semua anak akan mendapatkan pelayanan pendidikan," tegas Muhadjir yang menginginkan pendidikan Indonesia lebih maju.

"Saya sudah diwakafkan oleh Muhammadiyah untuk pemerintah. Tunjukkan kalau kita ini komunitas tealdan dan beradab. Kita harusnya membawa pencerahan," ucap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

"Saya tidak gentar apabila masih sesuai visi presiden dan Muhammadiyah tetap di belakang saya," tambah Muhadjir lagi.