TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seminar Nasional yang mengambil tema 'Pemberdayaan Sistem Pemerintahan Desa Adat dalam Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia' digelar oleh DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (Kermahudatara).

Seminar Nasional itu dibuka dengan pemberian penghargaan kebudayaan kepada para tokoh nasionalis di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Acara dihadiri oleh Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan, Agum Gumelar dan Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono.

Zulkifli tiba di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/8/2016) sekitar pukul 09.30 WIB. Rombongan disambut meriah dengan tarian daerah dan alunan musik tradisional.

Kemudian disusul dengan pemukulan gong sebagai tanda seminar telah resmi dibuka.

Dalam sambutannya, Zulkifli menilai penguatan masyarakat hukum adat perlu diperkuat. Sebab keberadaan masyarakat adat merupakan bagian dari kebudayaan dan keidentitasan Indonesia.

"Saya menilai masyarakat hukum adat perlu dihormati sebagai bagian penting dari sejarah. Saya menyambut baik dan memberikan dukungan penuh," ujar Zulkifli di hadapan 300 peserta seminar.

Menurut Zulkifli, keragaman budaya dan suku sudah sepatutnya dihargai. Dengan adanya perbedaan, maka terlahirlah Pancasila dan UUD 1945.

Di matanya, sampai dengan saat ini tidak jarang keberadaan masyarakat hukum adat dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, Zulkifli bersama seluruh jajarannya di MPR siap menampung dan melindungi hak masyarakat adat.

"Kita sadar masyarakat hukum adat seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam mempertahankan hak-haknya. Tentu jadi tugas kita bersama untuk membangun dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat perlu kita beri dukungan agar mereka turut serta berperan dalam pembangunan," terangnya.

Untuk itu, Zulkifli mengajak seluruh pihak untuk satukan langkah dan visi dalam menggapai cita-cita bangsa.