Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

YPKP Nilai Luhut Mengarang soal Kuburan Massal

"Ini hanya karangan Pak Luhut saja, terus terang saya katakan begitu," ujar Bedjo.

Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in YPKP Nilai Luhut Mengarang soal Kuburan Massal
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Keluarga korban tragedi 65, Bedjo Untung dan keluarga korban Semanggi 1, Widodo, saat menghadiri konferensi pers penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (15/11/2012). Keluarga korban pelanggaran HAM berat bersama Kontras menyatakan keberatan terhadap alasan pengembalian berkas penyelidikan pro justicia peristiwa 1965/1966 dan pembunuhan misterius (petrus) oleh Kejaksaan Agung. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966, Bedjo Untung menilai pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan mengenai tidak  ditemukannya kuburan massal hanya sebuah karangan belaka.

Luhut mengatakan itu saat masih menjabat menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Ini hanya karangan Pak Luhut saja, terus terang saya katakan begitu," ujar Bedjo di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Bedjo menegaskan, kuburan massal diduga makam korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 tersebut benar-benar ada.

"Saya jamin laporan yang diberikan YPKP itu valid. Bisa dilihat apakah itu di Boyolali, Wonogiri, Pekalongan dan saksinya masih ada. saya pernah bersama wartawan BBC, ke Boyolali, itu pun diikuti intel," ucap Bedjo.

Seharusnya, kata Bedjo, tim dari Kemenko Polhukam melakukan verifikasi terkait laporan makam tersebut bersama dengan pelapor, yakni keluarga korban.

"Mestinya Menkopolhukam harus bersama-sama pelapor, yakni kami dan bekerja sama dengan Komnas HAM, itu tidak pernah dilakukan," ucap Bedjo.

Berita Rekomendasi

Bedjo menyatakan bahwa pihaknya telah menemukan data terkait kuburan massal tersebut sebanyak 122 titik dengan jumlah 13.999 korban.

"Menkopolhukam langsung tindaklanjuti membentuk tim verifikasi. tetapi saya katakan apa yang dilaporkan Menkopolhukam pada waktu itu seolah-olah tidak ada kuburan massal itu betul tidak beralasan," tutur Bedjo.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas