Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak wacana sekolah parlemen yang digagas Ketua DPR Ade Komarudin. Fadli menyatakan ketidaksetujuannya terhadap ide tersebut.

"Karena parlemen bukan tempat sekolah , DPR ini tempat mengambil keputusan semua. Sekolahnya, kita sudah sekolah masing-masing lah. paling penting sekolah yang ada di partai politik. Sekolah partai itu penting," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Fadli mengatakan tidak ada sekolah di parlemen-parlemen dunia. Ia menilai proses kaderisasi maupun sekolah dikembalikan kepada partai politik.

Pasalnya, setiap partai politik memiliki platform yang berbeda. Bila menginginkan peningkatan kualitas anggota dewan, Fadli menilai terdapat cara selain pembentukan sekolah.

"Kalau hanya sekedar untuk melakukan upgrading untuk hal-hal yang bersifat teknis, itu kan misalnya ada workshop kalau itu yang dimaksud enggam ada masalah, misalnya workshop bagaimana cara kita untuk mengawasi anggaran, mengawasi pemerintah, workshop pembuatan undang-undang, jadi tidak masalah," kata Politikus Gerindra itu.

Ia mengingatkan parlemen bukanlah tempat belajar melainkan pengambil keputusan. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi dimana peran DPR yakni legislasi, pengawasan dan budgeting.

"Jadi DPR ini bukan tempat belajar, tempat belajar itu di universitas di parpol dalam sekolah kader," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan sekolah parlemen masih dilakukan kajian. Tujuannya pun positif.

"Tidak mengeluarkan uang apapun, tidak ada anggaran baru. Tinggal efektivitas fungsi dewan saja. Jangan diasumsikan seolah harus belajar, ada ulangan, ada tes. Ini hanya matrikulasi terhadap proses politik kedewanan yang ada di negara ini," ungkapnya.