TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjadi menteri hasil reshuffle Kabinet Kerja Jilid II yang pertama kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Muhajir datang langsung menyerahkan LHKPN yang dia miliki ke KPK.

"Saya sebut saja bapak menteri pertama yang menyerahkan LHKPN dari sekian menteri yang baru," kata Wakil Ketua KPK, La Ode Muhamad Syarif saat memberikan keterangan bersama Muhajir di KPK, Jakarta, Rabu (31/8/2016).

Syarif gembira terkait pelaporan LHKPN tersebut. Syarif berharap agar langkah Muhajir segera diikuti menteri-menteri lainnya.

"KPK merasa sangat bergembira. Kami sangat mengapresiasi Pak Menteri yang baru sudah menyerahkan LHKPN," tukas Syarif.

Sementara itu Muhajir, mengatakan sebenarnya tidak berambisi sebagai menteri yang pertama menyerahkan LHKPN. Dia mengatakan penyerahan LHKPN tersebut untuk menunaikan kewajiban penyelenggara negara.

"Sebenarnya yang lebih penting saya harus berkonsultasi kepada KPK. Terutama menganai saran dan masukan sebelum saya menjalankan semua tugas di kementerian kebudayaan," kata dia pada kesempatan yang sama.

KPK sebelumnya telah mengimbau para menteri baru agar menyerahkan LHKPN. Selain menteri baru, termasuk juga para menteri yang digeser untuk menjabat kementerian yang lain.

Berikut adalah nama-nama menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo:
1. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
2. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
4.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy.
5. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
6. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar
8. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
9. Menteri Desa Eko Putro Sanjoyo
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil
11. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaraa dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur
13 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.