TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Lemdikpol Komjen Sjafruddin diprediksi akan langsung mengisi posisi Wakapolri, begitu Komjen Budi Gunawan resmi menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Sjafruddin yang dimintai tanggapannya mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mencalonkan Budi Gunawan.

"Itu sudah menjadi keputusan Presiden yang tepat," ujar Sjafruddin, Jumat (2/9).

Menurut pria angkatan Akademi Kepolisian tahun 1985 itu, Budi Gunawan merupakan sosok yang bagus dalam bidang intelijen dan reserse. Hal tersebut pun diakui oleh internal Polri.
"Selain itu, dia memiliki intelektualitas, kapabel dan kepemimpinannya diakui," ujar dia.

Sjafruddin mengatakan bahwa sosok Budi diyakini dapat meneruskan keberhasilan jenderal Polisi yang pernah mendapatkan jabatan Kepala BIN sebelumnya, yakni Jenderal (Purn) Sutanto.

Kemarin, Pimpinan DPR resmi menerima surat usulan pergantian Kepala BIN dari Presiden.
Presiden Jokowi mengusulkan Budi Gunawan yang kini menjabat Wakil Kepala Polri untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso. Surat tersebut diantarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Untuk mengangkat kepala BIN, Presiden harus mengusulkan satu orang calon kepada DPR.

Pertimbangan DPR itu disampaikan paling lambat 20 hari kerja sejak surat permohonan pertimbangan calon kepala BIN diterima DPR dari Presiden. Artinya, DPR tidak menyetujui atau menolak calon yang diajukan Presiden, tetapi sekadar memberi catatan dan pertimbangan.

Jauh-jauh hari, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, sudah memprediksi akan ada mutasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian . "Proses mutasi terjadi untuk beberapa jabatan strategis di Mabes Polri maupun jabatan sejumlah Kapolda," ujar Neta dalam keterangan persnya, Juni lalu.

Neta menyebutkan, bukan hanya struktur perwira menengah saja yang akan digeser, melainkan juga jenderal senior yakni Komjen Budi Gunawan. "Kira-kira seperti itu, Budi Gunawan masuk ke BIN untuk menggantikan Sutiyoso," terangnya.

Di sisi lain, Neta menyebut Kalemdikpol Komjen Safruddin bakal menjadi Wakapolri untuk mendampingi Kapolri Tito Karnavian. Mutasi ini, menurut Neta sekaligus menjelaskan, dilakukan sebagai dukungan internal Polri maupun dukungan para jenderal senior terhadap kinerja Tito Karnavian ke depan.

Mmengingat Kepala BNPT itu terpilih menjadi Kapolri melangkahi enam angkatan yang masih aktif di kepolisian, yakni Akpol 81, 82, 83, 84, 85, dan Akpol 86.

"Nah, ada 100 jenderal yang dilangkahi Tito. Selain itu menjelang Hari Bhayangkara hingga akhir 2016 ada sejumlah jenderal Polri yang memasuki masa pensiun," ucapnya.

Polri juga sudah mengetahui orang nomor dua di Institusinya diusulkan Presidensebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso.Selama kurang lebih satu jam Pratikno melakukan pertemuan tertutup dengan Pimpinan DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III kemarin.

Pimpinan yang hadir melakukan pertemuan dengan Pratikno antara lain Ketua Ade Komarudin, Wakil Ketua Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. "Kami sudah tahu informasi itu, katanya suratnya sudah disampaikan ke DPR RI," ucap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar.

Jenderal bintang dua ini mengatakan Polri akan menunggu proses yang akan dilalui Komjen Budi Gunawan menjadi Kepala BIN. "Kami tunggu saja dulu proses Wakapolri menuju BIN, sampai mengikuti fit and Proper tes. Sampai semua proses selesai hingga ke pelantikan," ujarnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Trimedya Pandjaitan memastikan, partainya tidak meminta Presidenuntuk memberikan posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Komjen Pol Budi Gunawan.

Penunjukan Kepala BIN, kata dia, adalah hak prerogatif presiden dengan melihat kapasitas Budi.
"Tidak ada permintaan PDI-P. Presiden jokowi yang memilihnya. Kalau bicara minta, kan kami berharap BG tadinya jadi Kapolri," ujar Trimedya.

Ia menilai, Budi mampu memimpin BIN dengan segudang pengalaman yang dimilikinya karena sudah berdinas di Kepolisian lebih dari 30 tahun.

Trimedya juga menyinggung nama Sutanto, Kepala BIN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berasal dari unsur Polri."Memang Beliau (BG) agak istimewa karena anggota Polri yang masih aktif. Pak Sutanto sudah pensiun saat jadi Kepala BIN," kata Wakil Ketua Komisi III itu.

Ia juga mendorong agar DPR segera menjalankan mekanisme selanjutnya hingga proses uji kepatutan dan kelayakan.

Meski sosok Budi dianggap kontroversial oleh sejumlah kalangan, namun Trimedya memprediksi proses Budi di DPR akan lancar."Saya kira akan lancar. Ada masalah saja lancar, apalagi enggak ada masalah. Waktu Pak BG ditetapkan tersangka, kami di Komisi III jalan terus prosedurnya. Tapi ternyata Presiden Jokowi yang tidak berkenan," ujarnya. (tribunnews/theresia felisiani/ikang/kompas.com)